by

Rubah Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Punggur – Parit Sarem, Titik Pelaksanaan Proyek Tidak Sesuai Kontrak

Derap Pemerintahan: Kubu Raya – Pelaksanaan Pengerjaan Peningkatan Jalan Punggur – Parit Sarem Nomor Kontrak 620/19/SP/PUPRPRKP-BM/IV/2021 dengan nilai kontrak Rp. 4.634.391.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bersumber dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2021 terasa janggal, Ungkap Echy ketika bertandang dikantor Korlap Majalah DR Perwakilan Kalbar

Proyek tersebut tertanggal pelaksanaan 03 mei 2021, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender dan dikerjakan oleh pelaksana pengerjaan PT. Enigma Wangi Persada.

Menurut analisa laporan lapangan Indikasi kuat akan menyimpang dalam pelaksanaan penkerjaan yaitu titik pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang terterah dipelang nama proyek.

Berdasarkan wawancara singkat Kadis Safriyadi (29/01/2022) via seluler mengatakan, ”bahwa ruas dari mulai jembatan sampai dermaga paret sarem namanya Ruas jalan punggur – Paret sarem.

Bukan berdasarkan nama paret yang dikerjakan sesuai dengan hasil perencanaan.

Sementara untuk photo Jalan Paret Sarem yang rusak berat dari mulai masuk jalan paret sarem hingga sampai kedermaga bukan termasuk dalam pengerjaan tahun 2021 yang ada rapat beton selebar 2.m dan ini bukan jalan lingkungan. Jelasnya.

Hal penjelasan ini secara georafis menunjukan ruas jalan punggur dari sebelum terbentuknya kabupaten kubu raya, sanggat luas dan merupakan jalan kabupaten.

Lantas apakah dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan desa tidak ada pembatasan ? Tentu ada seperti nama jalan, nama dusun, dan RT/RW. dan orang – orang yang ditunjuk sebagai kepala dusun, Ketua RT/RW merupakan perpanjang tanganan admisistrasi pemerintah desa.

Nah dalam pokok perencanaan pekerjaan peningkatan Jalan Punggur – Paret Sarem. sudah jelas tertulis dan terpampang pada pelang nama proyek, dimana titik pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan adalaH Jalan Punggur – Paret Sarem.

Tapi anehnya dalam pelaksanaan pengerjaannya yang dikerjakan dijalan Paret Pati dan Paret Berkat.

Ada pertanyaan dari analisa lapangan, apakah ini tidak termasuk penyimpangan titik pelaksanaan proyek ?

Jadi apapun alasannya baik itu mengunakan Ruas jalan punggur ataupun nama jalan punggur sebagaimana tertulis pada pelang nama proyek adalah dasar dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan punggur dengan Titik Lokasi pelaksanaan sebagaimana tender adalah Jalan Paret Sarem bukan jalan Paret Pati maupun Jalan Paret Berkat.

Dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai titik lokasi sebagaimana pelang Proyek, apakah dapat juga disebut perbuatan tindak kejahatan ?

Indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Punggur – Paret Sarem menurut rekan lapangan, pihak Kepolisian harus segera lakukan pemeriksaan administrasi dan fisik untuk penegakan supremasi hukum terkait penempatan proyek yang tidak sesuai titik pelaksanaan.

Kewenangan pemeriksaan secara administrasi dan fisik oleh penyidikan Polisi seperti yang pernah terjadi di Kantor PUPR Propinsi Kalbar memungkinan untuk efek jera.

Bukankah sudah diinformasikan hasil ini, namun tidak menutup kemungkinan indikasi korupsi berjema’ah dilingkungan administrasi intansi dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permungkiman Kabupaten Kubu Raya dapat terjadi” Ungkap Ecky Caturtha ” mantan Ketua DPD PSI Kota Pontianak.” mengakhiri laporan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *