Dari Kunjungan Wakil Menteri dan Klimaks Janji

Derap Pemerintah: Luas Desa Kuala Karang +-8000 km2 terdiri dari 3 dusun, 3 RW dan 11 RT, dengan jumlah penduduk 834 laki laki dan 764 perempuan (Badan statistik Kalbar 2018) dengan mata pencarian warga Nelayan penangkap ikan laut serta hasil Keramba laut.

Kunker wakil Menteri ART/BPN RI
Pada tahun 2020 lalu hari Senin 27/1/2020 wakil Kementerian ATR/BPN RI DR.Surya Tjandra dan rombongan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) berkunjung ke Desa Kuala Karang, kecamatan teluk pakedai, kabupaten kubu raya.
Ketika lawatan, Surya Tjandra mendapat informasi langsung dari kepala Desa dan warga setempat tentang situasi kondisi pantai desa Kuala karang.

Bahwa ditepian dalam pantai desa dan menghadap langsung kelepas laut harus segera dibangun Tanggul pemecah Ombak, karena di nyakini warga pada musim tertentu bencana ombak badai akan tiba.

Usulan warga dan informasi ini sudah kami disampaikan langsung baik melalui Kades dan di saksikan warga, ucap Agus sambil menuturkan tentang dampak abrasi pantai dan kondisi bagi keamanan hunian warga tepian pantai.
Tidak kurang separuh warga penduduk pulau ini bertatap muka dengan wakil menteri yang menyarankan untuk dibuatnya usulan tersebut.

Usulan dan Tinjau Lokasi
Usai lawatan dinas Wakil Menteri dan rombongan BPKH, Kepala Desa dan camat Teluk Pakedai melalui Musrembangdes menindak lanjuti usulan sebagai upaya dari program pertahanan desa.
Dari usulan tersebut, menurut ketua ketua RT setempat, telah datang beberapa orang konsultan proyek dan survey.
Namun hingga bencana alam yang menggayang warga pada 4 desember 2020 di tahun lalu, usulan pekerjaan tanggul pemecah ombak tak urung ada.
Badai ombak sudah memporandakan 3 RT di RW 02. janji wakil menteri beserta usulan Kades tinggal janji dan belum terealisasi.

‘Janji mereka akan segera membangun Dam pemecah ombak tidak terbukti, kata Mul Ketua RT setempat.
Pak kades sudah mengeluarkan banyak dana desa untuk orang survey, timpal Agus.
“kami sudah bawa perkara ini demo di kantor bupati dan terakhir di kantor Gubernur”, kata Agus.
Kita pun sudah ajukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Desa dan camat untuk segera memperbaiki kinerja.
Saya mengkritisi kebijakkan pembangunan desa yang tidak berjenjang bagi kenyamanan warga desa terutama ketika musim badai laut. Ungkap mantan kepala desa Kuala karang.

Sementara Agus mantan ketua LPM desa Teluk Karang mengatakan, wilayah ini sepanjang bibir pantai telah mengalami ABRASI hingga 20 meter lebih ditahun ini, itu rumah saya yang sudah roboh dan ini batas Parit sudah tertutup pasir, sambil menunjuk kondisi lokasi dan sisa puing puing rumah warga.

Lain lagi dengan Tek Yong alias Ayong, yaitu seorang warga RT 07 Korban pertama amuk badai laut mengisahkan, rumah saya yang pertama kali ambruk kena ombak, kalau di hitung mayoritas tempat tinggal warga yang berada di bibir pantai hancur dan roboh semua, terutama warga RT 07, kisahnya.
Di singgung tentang bantuan dan evaluasi, Ayong mengatakan, memang ada bantuan dari kantor desa berupa Indomie seminggu 3 kali, tapi itu dulu ketika musibah ditahun 2020 bulan desember lalu.

Sedangkan bemcana 3 Januari tajun ini, dan puncaknya tanggal 6 (1/2021.Red) dini hari, belum ada bantuan dari kantor desa, termasuk evakuasi warga yang terdempak, maklum disini yang terdampak bencana hingga ke RT 08, ungkap Ayong.

Sementara Jamilah menyoal sarana penting seperti balai penyuluhan dan mesjid.
Tempat ini sekarang menjadi pusat penbinaan warga desa,kata jamailah.
Dia mempresdiksikan jika tanggul tidak segera di buat, bangunan ini akan terkena imbas abrasi pantai termasuk rumah sekolah.
Di singgung terkait pelayanan kesehatan, mereka datang pada tanggal 7/1/2021 pak, dan sampai sekarang belum datang lagi, sadu Jamilah.

Demo Warga, Klimaks Akumulasi Janji
Pagi hari (19/1/21) sekitar jam 6.00 wib, beberapa warga dan tokoh setempat terlihat datang menuju kapal ikan tempat kami bermalam, mereka menginformasikan akan ada musrembangdes di balai desa.

“Tolong mas, nanti selepas ambil gambar dan wawancara lapangan datang ke kantor balai desa”. Kata Mus.

Sedangkan Ibrahim Kepala Desa Kuala Karang sempat kami wawancarai seputar bencana mengatakan, di sini cuaca tidak baik, suara saya sedang serak, nanti kita lanjutkan selesai Musrembang di rumah saya saja. Pintanya. (19/1).

Dari Pantauan DR disepanjang desa jalan mas bangun, warga setempat menanti digelarnya Musrembangdes.
Sesuai jadwal ditentukan, ternyata berubah dan terjadi demo sebelum musrembangdes dimulai.

Dalam orasi mereka menuntut Kades harus memasang KERTAS hitungan alokasi dana desa pekerjaan tahun 2018 sampai tahun 2020, ucap orator.

Para juru bicara juga menanyakan tentang keterbukaan anggaran dana desa sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang menurutnya masih ditutup tutupi.

Tiga orang juru bicara perwakilan warga antara lain, Edi Suyanto alias Atie, Iyan dan Abud saling bergantian mencecar Kepala Desa yang agak bersembunyi berdiri disudut pintu bagian dalam,

Suasana makin panas ketika Hendi perwakilan kantor camat berusaha menguasai pembicaraan.

Kita sudah beritahu, bahwa hitungan itu akan dipasang akhir bulan ini (Januari.Red), kata Hendi.

‘sekali berbohong, akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan sebelumnya’, ucap Abud menimpali perkataan Hendi.

Bapak sudah berjanji 70 -30 kan, kepada pemborong.
“Kami warga tidak malu pak, karena kita sudah menutupi kebohongan bapak, tapi sekarang ada wartawan melihat kejadian ini, bagaimana”.

Melihat situasi tidak kondusif, Mulyadi Sekretaris desa Kuala Karang masuk di tengah pembicaraan memutus cecaran yang bertubi sudutkan Hendi utusan kantor camat.

“ saya minta tolong agar kita semua tenang dan bersabar, kita akan segera rapatkan, kata Mul menenangkan dengan denga dengan tegas.

Iya, tapi tolong Cu’ pasang hasil rincian hitungan penggunaan alokasi dana anggaran tahun 2020 di depan kantor ” kata Atie meminta.

Iya, sesuai mekanisme akan kita umumkan, namun hingga kini kami belum menerima dari atas. Paling tidak akhir bulan ini, sela Mulyadi.
‘Masalah lama lupakan saja, dan untuk masa sekarang tidak akan terjadi lagi’, perkara ini harus segara diselesai jangan sampai keluar, Kata Mulyadi menyakini warga. (DR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *