Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pijar (YLBH Pijar) kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.
Permohonan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Mei 2026 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 78/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026 pukul 09.00 WIB.
Berdasarkan surat panggilan sidang Nomor 9354/PAN.PN.W10-U3/HK.01/05/2026-053, permohonan praperadilan diajukan oleh Madsanih Manong. Selaku Ketua Umum YLBH Pijar melalui tim kuasa hukum para Advokat YLBH Pijar.
Ketua Umum YLBH Pijar, Madsanih Manong, mengatakan bahwa pengajuan praperadilan kedua dilakukan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum atas laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan kepada Kejaksaan sejak November 2024.
“Permohonan praperadilan ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, permohonan pertama dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) oleh majelis hakim. Melalui permohonan yang baru ini, kami berharap ada kepastian hukum terhadap laporan yang telah kami sampaikan,” ujar Madsanih.
Menurutnya, berdasarkan keterangan yang muncul dalam proses persidangan sebelumnya, penanganan laporan tersebut masih berada pada tahap yang dinilai belum maksimal.
“Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun sejak laporan kami sampaikan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, baru beberapa pihak yang dimintai keterangan. Karena itu kami berharap proses penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih komprehensif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Madsanih juga menyampaikan pandangannya mengenai pihak-pihak yang dinilai dapat dimintai keterangan guna memperjelas rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
“Menurut kami, penyidik dapat mempertimbangkan untuk meminta keterangan dari sejumlah pejabat yang pernah maupun sedang menduduki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memiliki pengetahuan terkait objek maupun proses yang menjadi bagian dari laporan tersebut. Hal itu tentu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa YLBH Pijar menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, namun berharap proses tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam permohonannya, YLBH Pijar meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan termohon menindaklanjuti laporan yang telah diajukan, melakukan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan informasi perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi terkait pengajuan praperadilan kedua yang diajukan oleh YLBH Pijar.
Seluruh pihak yang disebut dalam laporan maupun dalam proses hukum ini tetap dianggap tidak bersalah dan berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (alam)
