Nama NUSANTARA Itu, Sudah Ada Juga Sebelumnya Di Kalimantan Timur

Derap Reformasi: Jakarta 31.1.22 – Martadipura semula kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara dengan bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4.

Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini menjadi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Nama Martapura tercantum dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan Kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini.

Prasasti Yupa ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis dalam dua tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad.

Tahap pertama, empat prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang kini menjadi Museum Nasional, Jakarta.

Berikutnya tiga prasasti lainnya ditemukan 61 tahun kemudian, yakni pada 1940. Kini Ketika prasasti itu bisa dilihat di Museum Nasional Jakarta.

Selain prasasti Yupa, ada juga kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yaitu naskah Arab Melayu yang menandai Dinasti Mulawarman.

Tim Penyusun Sejarah Nasional Indonesia mengungkapkan, nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan Dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai, meski prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan Kutai.

Sepanjang sejarah, hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah.

3 orang di Prasasti Yupa beraksara Pallawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang beraksara Arab Melayu.

Sementara informasi lain menyebutkan lebih dari 20 raja lainnya.

Namun yang menarik, nama Maharaja Kundungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India.

Pada awalnya kedudukan Kundungga adalah sebagai kepala suku, setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja yang terus berlangsung secara turun temurun.

Sedangkan putranya yang bernama Asmawarman diduga mulai dipengaruhi budaya Hindu. Karena sebutan kata Warman adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Dan sebutan untuk kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian Selatan.

Maharaja Aswawarman adalah anaknya Kudungga, merupakan Raja Kedua dari Kerajaan Martapura. Dan Maharaja Mulawarman adalah anaknya Aswawarman dan cucunya Kundungga.

Hingga Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatia yang terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendapa.

Kutai Kertanegara inilah yang disebut pada tahun 1365 dalam sastra Jawa Negarakertagama.

Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam.

Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kertanegara yang semula rajanya bergelar Pangeran berubah menjadi bergelar Sultan (Sultan Aji Muhammad Idris) hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara.

Pendiri kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang berkuasa antara 1300-1325 M. (Kompas.com, 09/08/2021).

Pada 1635, kerajaan ini berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura yang kala itu diperintah oleh Maharaja Dharma Setia.

Sejak saat itu, raja mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara pada 1300 yang didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang sekaligus menjadi raja pertamanya hingga 1325 M, semula bercorak Hindu dan letaknya berdekatan dengan Kerajaan Kutai Martadipura, yang lebih dulu berdiri di kawasan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Perselisihan yang memuncak pada abad ke-17, kedua kerajaan terlanjur berperang.

Raja Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kutai Kartanegara yang menjadi kerajaan Islam, berhasil menaklukkan Kutai Martadipura.

Di saat yang sama, Kerajaan Kutai Kartanegara terpaksa tunduk dibawah Kesultanan Banjar.

Islam baru benar-benar diterima secara luas pada abad ke-17, ketika dibawa oleh Tuan Tunggang Parangan dari Makassar.

Pembangunan masjid dan pusat pendidikanpun dibuka dengan mata pelajaran yang terpusat pada Islam.

Selanjutnya, banyak nama Islami yang akhirnya digunakan oleh raja dan keluarganya.

Sebutan raja pun diganti dengan sultan, dan penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islam adalah Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1739).

Tak lama berselang, Sultan Aji Muhammad Idris kemudian memindahkan ibu kota kerajaan dari Kutai Lama ke Pemarangan.

Sultan Idris dikenal sebagai penguasa yang gigih melawan penjajahan Belanda. Ia akhirnya wafat di Sulawesi Selatan, saat bertempur melawan VOC bersama rakyat bugis.

Kemunduran Kerajaan Kutai Kartanegara terjadi ketika berada dibawah Kesultanan Banjar.

Hingga pada tahun 1787, secara de facto Kerajaan Kutai Kertanegara berada di bawah kekuasaan Belanda setelah acara penyerahan kekuasaan dari Kesultanan Banjar.

Pada 1825, atas inisiatif G. Muller, Residen Hyang berkedudukan di Banjarmasin, Kerajaan Kutai Kartanegara diikat oleh perjanjian secara resmi oleh Belanda.

Ikatan perjanjian ini dilakukan Belanda karena Kutai Kertanegara memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah mulai dari batu bara, sarang burung walet, emas, dan hasil hutan.

Kondisi Kerajaan menjadi semakin terpuruk dengan kedatangan perompak dari Sulu yang mengganggu stabilitas perdagangan dan ekonominya, hingga masa kependudukan Jepang, status Kerajaan Kutai Kartanegara belum berubah, yakni masih menjadi daerah vasal.

Memasuki babak pengakuan kedaulatan Bangsa Indonesia dari Belanda, wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara langsung bergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hingga pada tanggal 21 Januari 1960, pemerintahan Kerajaan Kutai Kertanegara resmi berakhir dengan diserahkannya pemerintahan dari Sultan Aji Muhammad Parikesit melalui Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai di Tenggarong kepada Pemerintah Indonesia.

Kerajaan Kutai Kartanegara Kembali dihidupkan pada tahun 1999, oleh Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais.

Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali Kerajaan Kutai Kartanegara dengan maksud untuk melestarikan warisan sejarah dan budaya masyarakat setempat.

Atas persetujuan Presiden, Putra Mahkota Kerajaan Kutai Kartanegara, Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara.

Peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara mulai dari Kompleks makam sultan Kutai Kartanegara, Mahkota emas Sultan, Pedang serta Kalung Ciwa yang khas miliki kerajaan menjadi kekayaan yang tidak ternilai itu.

Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi Kesultanan karena memeluk Islam sejak tahun 1575.

Fakta sejarah seperti diungkapkan oleh Muhammad Sarip melalui buku Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan: Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara (2018) menyebutkan bahwa sejak 1635, nama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura mulai muncul.

Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang menjadi raja pertamanya sejak tahun 1300 hingga 1325 Masehi.

Semula, kerajaan ini menganut ajaran Hindu, sementara Pusat kerajaan Kutai Kertanegara pada awalnya berlokasi di Jahitan Layar, lalu pindah ke Tepian Batu, Kutai Lama (kini termasuk wilayah Anggana, Kabupaten Kuta Kartanegara atau Kukar di Kalimantan Timur) hingga tahun 1732.

Catatan C.A. Mees dalam De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting (1935) berdasarkan Kakawin Nagarakretagama, sebutan awal Kutai Kartanegara adalah “Kute” dan pernah menjadi bagian dari wilayah Majapahit.

Wacana pemerintah hendak memindakan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur – yang masuk dalam Kawasan Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi polemik, mulai dari nama hingga proses perencanaan maupun lokasi yang akan dijadikan tempat IKN itu. (detikNews. Selasa, 18 Jan 2022).

Dan Namanya pun sudah ditetapkan Nusantara oleh Presiden Joko Widodo sebagai nama IKN di Kalimantan Timur itu. Pro dan kontra pun semakin seru menderu, hingga nama Nusantara pun mendapat tentangan dari kalangan akademisi.

Tapia sejarawan Muhammad Sarip justru meyakinkan bahwa nama Nusantara merupakan asli dari Kutai, Kalimantan Timur.

Sejarawan dari Samarinda yang diakui kompetensinya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan bahwa nama Nusantara untuk ibu kota baru terlalu Jawa-sentris dan nggak mengakomodasi kearifan lokal Kalimantan Timur, itu tidak sepenuhnya benar.

Dia justru menilai Nusantara adalah nama yang ideal dan merepsentasikan seluruh Indonesia, katanya seperti yang dilansir Perspektif detik.com, Selasa (18/1/2022).

Sarif menyatakan, Nusantara adalah nama asli Kerajaan Kutai Kartanegara hyang sudah berdiri sejak abad ke-14.

Kerajaan Kutai Kartanegara ini berbeda dengan kerajaan yang sering disebut sebagai yang tertua di Indonesia yang menandai dimulainya masa sejarah Indonesia, yakni kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada Abad 4 Masehi.

“Nusantara sebenarnya merupakan toponimi (nama tempat) wilayah di Timur Kalimantan, sebelum dicetuskannya nama Kutai,” kata muhamad Sarip.

Ia mendasarkan keterangannya itu pada tulisan Solco Walle Tromp berjudul Uit de Salasila van Koetei, dalam Journal of The Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, terbitan Brill, 1 Januari 1888.

SW Tromp adalah sosok yang pernah menjabat Asisten Residen Oost Borneo dan meneliti manuskrip Salasilah Kutai. “Dalam risetnya, Tromp menulis bahwa menurut tradisi lisan setempat, sebelum Kutai menjadi nama kerajaan, kala itu wilayahnya menyandang nama Nusantara.

Teks asli versi Tromp dalam bukunya yang berjudul Uit de Salasila van Koetei adalah Noesëntara,” ujar Muhamad Sarip.

Tak hanya SW Tromp yang menyebut nama asli Kutai adalah Nusantara, ilmuwan lain bernama SC Knappert juga menyebut demikian. SC Knappert mempublikasikan penelitiannya Beschrijving van De Onderafdeeling Koetei (Deskripsi Subdivisi/Onderafdeeling .

“Knappert juga menulis bahwa menurut cerita penduduk asli, dulu daerah Kutai disebut Nusantara,” kata Sarip.

Karena Nusantara adalah nama asli Kutai di Kalimantan Timur, maka menurutnya penamaan Nusantara untuk Ibu Kota Negara kelak adalah penamaan yang representatif bagi komunitas lokal Kalimantan Timur.

Namun perlu juga diketahui, Ibu Kota Negara nanti berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini.

“Nah, Sepaku ini dulunya termasuk dalam wilayah Kotamadya Balikpapan._

Bila dirunut lagi ke tempo dulu, Balikpapan ini merupakan satu daerah yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi sebenarnya seluruh lokasi IKN itu merupakan bekas wilayah Kutai,” tandas Muhamad Sarip.

Masalahnya kemudian, klaim dari pihak kerabat kerajaan Kutai Kertanegara atas hak lahan yang akan digunakan menjadi lokasi IKN ini, semakin menguat untuk diselesaikan secara ‘adat’ agar persengketaan yang mulai menaik suhunya dapat segera diredakan hingga kemudian dihentikan dengan cara penyelesaian yang sebaik-baiknya dengan pihak Keraton Kutai Kertanegara.

Jadi anggapan pemberian nama Nusantara untuk IKN Indonesia yang baru di Kutai Kertanegara itu dianggap terkesan Jawa sentris, tidak sepenuhnya bisa dibenarkan.

Sebab nama Nusantara itu jauh sebelum itu sudah ada di Kalimantan Timur sejak masa lalu.

Artinya, kekeliruan yang terjadi adalah anggapan yang cuma memahami bahwa Nusantara hanya ada di kerajaan Majapahit. Jakarta, 31 Januari 2022