Derap Hukum, Ekbis, Pemerintahan : Kalimantan Barat – Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis nasional diantaranya adalah target memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di seluruh Indonesia. Juga dalam PP nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan Air Minum, air baku adalah air minum yang didapat dari sumber air permukaan, cadangan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi Baku mutu tertentu.
Belum lagi temuan kasus keberadaan tenaga ahli, dimana keberadaa pekerja ahli atau tenaga ahli seharusnya berada ditempatkan kerja sebagai seseorang pekerja lapangan yang memiliki keahlian dan kemahiran.
Jika konon tenaga ahli masuk bagian point syarat utama dalam adu pemenangan Tender, apalagi sedang tahap Evaluasi tender, biasanya syarat ahli itu menjadi pemungkas PPK.
Menurut pengamatan tim, sejak awal pengerjaan pembangunan proyek sampai 3 januari kemarin, tidak ditemukan tenaga ahli dimaksud, atau tenaga ahli tidak pernah hadir turun kelapangan kerja. Ntah dimana rimba nya. Proyek disajikan kelas mandor.
Apalagi jika Tanga Ahli dimaksud masuk dalam data dokumen penawaran kontrak kontraktor atau sebagai bagaian syarat kelengkapan utama kontraktor. Berarti dugaan kasus Tenaga Ahli hanya Portofolio lampiran syarat mendekati kebenaran.
Dia (tanaga ahli.Red) adalah seseorang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu karena pemahaman dan kemahiran dibidang keilmuannya, dan sejatinya harus berada ditempat kerja dimana proyek pembangunan tersebut dibangun. Kata Ketum DPP CIC, R.Bambang.SS.
Bambang mengatakan, bagian dari syarat utama pada proyek Air Baku Pelabuhan Internasional Kijing dan sekitarnya adalah keberadaan tenaga ahli di tempat lokasi kerja
Dalam perjalanannya seiring waktu, penyediaan air baku untuk kepentingan masyarakat di suatu tempat tampaknya masih terjadi kendala yang sepenuhnya belum dapat diatasi oleh oleh para Kontraktor maupun Balai SDA wilayah Kalimantan I Pontianak.
Hal tersebut disebabkan beberapa faktor terutama kondisi situasi lokasi masyarakat dan para kontraktor-kontraktor yang kurang dan lalai untuk berkoordinasi.
sementara Panglima Melayu Kalimantan Barat (Iskandar) mengatakan, Koordinasi lapangan adalah faktor keberhasilan. Singkatnya.
Seperti contoh Proyek pembangunan penyedian air baku pelabuhan Kijing dengan pagu dana senilai Rp. 19.342.799.000,00, yang hingga kini pengerjaan bangunan itu tidak di lengkapi oleh tenaga ahli.
Pengerjaannya terlantar, padahal sudah hampir 4 bulan lebih setelah usai ditentukan pemenang, belum ada tanda tanda aktifitas sesuai progresnya.
dilain hal, menurut catatan redaksi kontrak akan berakhir pada tangal 14 Desember 2022. Mungkinkah pekerjaan akan selesai, putus kontrak atau adanya addendum. Sementara waktu pelaksanaan kerja hanya 240 kalender.
Kepala Balai wilayah I Sumber Daya Air Kalimantan Kalimantan barat Pramono sampai berita diturunkan masih bungkam alias menolak klarifikasi media. Begitupun dengan PPK (Fahrudin.Red) seolah menolak tidak mau merespon dengan alasan tidak ada di tempat. Pak Fahrudin sedang keluar. Kata Satpam.
Seperti diketahui, proyek Air Baku Kijing senilai hampir Rp 20 milyar itu ditenggarai di tolak masyarakat setempat dikeranakan PT. Somba Hasbo KSO dan PT.Taman Keraton Mulia selaku pelaksana kegiatan belum menyelesaikan administrasi nya dengan pemda setempat sebelum kontruksinya yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal SDA-Kementerian PUPR wilayah Kalimantan I Pontianak.
“Masyarakat setempat harus diikut sertakan dalam koordinasi untuk pelaksaan” Kata Kepala Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit,
Masalah lain ini pak, kata warga setempat sambil menunjuk pada Plang nama proyek yang bertulisan BASECAMP tanpa dimengerti apa maksudnya.
Sementara seorang Dinas setempat yang enggan disebut jati dirinya berharap proyek dapat diselesai tahun depan depan, sehingga dapat menambah pasokan air baku bagi kebutuhan pelabuhan Internasional Kijing.
