Pertama di Indonesia, WNI Gugat Rp11 Triliun Kemenkeu dan BI di PN Jakpus

- Jurnalis

Minggu, 21 Juli 2024 - 12:12 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penggugat, Andri Tedjadharma

Penggugat, Andri Tedjadharma

Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional (BCI), menggugat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp11 triliun atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kasus ini terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (22/7), setelah sidang mediasi sebelumnya gagal mencapai kesepakatan.

Gugatan dilatarbelakangi penagihan dan pemaksaan pembayaran Rp897 miliar oleh Kementerian Keuangan melalui PUPN dan KPKNL terhadap Bank Centris Internasional/Andri Tedjadharma. Meski penagihan tersebut telah dibatalkan oleh putusan PTUN Jakarta dan PT TUN DKI Jakarta, KPKNL tetap bersikeras menyita harta pribadi Andri Tedjadharma.

Harta pribadi Andri yang disita, meliputi lahan 3,2 hektar di Bali senilai +/- Rp. 1 Triliun, lahan di Lembang Bandung senilai +/- Rp100 milyar, kantor di Jakarta Barat senilai Rp +/- Rp. 6 milyar, dan villa di Mega Mendung, Bogor, juga senilai Rp. 6 milyar. Bahkan, perbuatan melawan hukum dilakukan KPKNL dengan melakukan pelelangan lahan di Bali.

Sebelumnya, kepada pihak KPKNL, Andri Tedjadharma juga sudah menegaskan bahwa harta pribadinya tidak terkait dengan persoalan BCI, dan meminta KPKNL untuk menyita harta yang relevan, yaitu lahan 452 hektar sesuai Akta 46, yakni perjanjian antara BCI dengan BI. Akan tetapi, KPKNL melalui suratnya  S-3048/KNL.0701/2023, dalam poin 2a, menyatakan menerima pengurusan piutang negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kemenkeu, tidak disertai barang jaminan.

Baca Juga :  Sidak Blok Hunian Warga Binaan, Lapas Kelas I Cipinang Terapkan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back To Basics

Oleh karenanya Andri pun menanyakan keberadaan sertifikat jaminan lahan seluas 452 hektar itu langsung ke Bank Indonesia melalui suratnya. Namun, tiga surat Andri bertanggal 25 September, 30 Oktober, dan 10 November 2023, tidak satu pun yang  mendapat balasan atau jawaban dari Bank Indonesia.

Sehingga, kata Andri, proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara no 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST ini, menjadi penting dan menarik untuk kejelasan persoalan BLBI yang menyeret nama Bank Centris Internasional.

“Saya berharap masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang gugatan Rp11 Triliun saya ini. Nantinya, masyarakat jadi mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan jaminan tanah seluas 452 hektar milik PT VIP yang telah menjadi jaminan BCI dalam perjanjian jual beli promes nasabah dengan BI pada 9 Januari 1998,” kata Andri.

Untuk diketahui, meski tiga surat Andri secara resmi tidak satupun dijawab oleh BI, namun pada sidang mediasi yang gagal mencapai kesepakatan damai, kuasa hukum BI, Asep, mengatakan pihak BI telah memberikan seluruh dokumen dalam pengalihan hak tagih BCI kepada BPPN. “Kita punya buktinya,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di PN Jakarta Pusat, usai sidang mediasi.

Dari kiri ke kanan: Ikko Aryo W (Kuasa Hukum Kemenkeu), I Made Parwata SH (Kuasa Hukum Andri Tedjadharma) dan Asep (Kuasa Hukum BI)

Pernyataan kuasa hukum BI itu bertolak belakang dengan pernyataan pihak Kemenkeu. Adapun untuk resume jawaban pada sidang mediasi, kuasa hukum tidak menyinggung jaminan lahan 452 hektar.  Kemenkeu tetap bersikukuh menagih Andri untuk membayar atas kewajibannya. “Tergugat I sepakat untuk mengakhiri perkara melalui mediasi/perdamaian hanya jika penggugat melakukan pelunasan atas kewajibannya terhadap negara,” demikian Kemenkeu yang diwakili tim kuasa hukumnya, Dina Karlina A. Lubis SH MH, Ikko Aryo Wijoyono SH, dan Franklin I. A. Silalahi SH.

Baca Juga :  Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 

PT CIB dan PT BCI
Lebih jauh, Andri menambahkan, terkait akta No. 39 yang merupakan perjanjian BI dengan BPPN, dan menjadi dasar pemerintah (baca: BPPN, PUPN, KPKNL dan Satgas BLBI) menagih Bank Centris Internasional, sesungguhnya salah alamat.

“Akte 39 itu ternyata mengacu pada PT Centris International Bank (CIB), dengan rekening No. 523.551.000. Bukan rekening PT Bank Centris Internasional (BCI) dengan rekening No. 523.551.0016. Jadi, BPPN, PUPN, dan KPKNL, sudah salah menempatkan BCI sebagai penanggung hutang negara. Seharusnya mereka  menagih ke CIB,” jelas Andri.

Andri menegaskan, bukti hasil audit BPK menunjukkan bahwa Rp629 miliar dikreditkan BI ke rekening PT Centris International Bank (CIB) nomor  523.551.000. Bukan rekening PT Bank Centris Internasional (BCI) nomor 523.551.0016. “Penagihan harusnya dilakukan kepada CIB yang merupakan penanggung utang sebenarnya,” pungkasnya. (alam)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB