Wantimpres Diminta Perkuat Suara Daerah

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 21:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wantimpres Diminta Perkuat Suara Daerah

JAKARTA — Penguatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dinilai perlu diikuti dengan penguatan fungsi sebagai second opinion Presiden, terutama dalam melihat persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Guru Besar IPDN Prof. Dr. Djohermansyah Djohan mengatakan Presiden membutuhkan pertimbangan yang tidak sekadar membenarkan kebijakan, tetapi mampu melihat dampaknya dari berbagai sisi, termasuk kondisi di daerah.

“Jangan sampai kewenangan berada di pusat, tetapi akibat kebijakan harus ditangani pemerintah daerah. Jangan pula kepala daerah dituntut menyelesaikan persoalan masyarakat, sementara instrumen kebijakan yang dibutuhkan berada di pemerintah pusat,” kata Djohermansyah dalam artikelnya mwnyoal “Wantimpres dan Masa Depan Relasi Pusat-Daerah, Sabtu (3/10).

Baca Juga :  Persiapkan kunjungan, Satgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz-2022 kirim Tim Aju Ke Dakai.

Menurutnya, pembagian kewenangan pusat dan daerah harus diikuti keseimbangan tanggung jawab, sumber daya dan pembiayaan sebagaimana kerangka UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menilai persoalan tersebut terjadi di berbagai sektor, seperti sumber daya alam, pendidikan, pembangunan, pelayanan publik hingga ekonomi desa.

Baca Juga :  Samsat Jakarta Selatan Terapkan Pelayanan Mobil Keliling Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Karena kondisi setiap daerah berbeda, kebijakan nasional juga perlu mempertimbangkan karakter geografis, kemampuan fiskal dan kapasitas birokrasi masing-masing daerah.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026. Dengan komposisi tersebut, Djohermansyah berharap Wantimpres mampu memberikan perspektif yang lebih utuh kepada Presiden mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Presiden membutuhkan mata kedua—melihat Indonesia bukan hanya dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari daerah tempat rakyat merasakan langsung setiap kebijakan negara,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Berita Terbaru

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB