Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak

Perkuat Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan Dan Anak Masyarakat Adat Kalimantan Barat

- Jurnalis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Reformasi: Hukum, Ekonomi, Pemerintahan; Pontianak, Kalimantan Barat –  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat resmi meluncurkan SIKAWAN DAYAK (Sistem Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan dan Anak Dayak di Kalimantan Barat), proyek perubahan yang digagas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Laksmi Indriyah. R., S.H., LL.M. dalam rangkaian Diklat PKN II Angkatan XIX Tahun 2026. Peluncuran berlangsung di Ruang Vicon Lantai 4 Kejati Kalbar, Selasa (6/10/2026), dipimpin oleh Kepala Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan dan diikuti Wakajati Kalbar, Para Asisten, Koordinator, para Kasi serta jajaran Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat secara virtual.

Dalam sambutannya, Kajati Kalbar menegaskan bahwa SIKAWAN DAYAK bukan sekadar peluncuran sebuah program, melainkan pernyataan hadirnya negara untuk memastikan masyarakat adat, khususnya perempuan dan anak, memperoleh perlindungan dan kepastian atas hak keperdataannya.

“Program ini merupakan bentuk perubahan untuk meningkatkan pelayanan publik secara sinergis bersama dengan Dinas Dukcapil, ketua dewan adat/pemangku adat, pengadilan dan stake holders terkait,” ujar Emilwan.

Menurutnya, persoalan perkawinan adat yang belum tercatat secara resmi tidak berhenti pada aspek administratif. Ketiadaan dokumen kependudukan dapat berimplikasi terhadap hak sebagai keluarga, akses anak dan perempuan terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan lainnya.

Melalui SIKAWAN DAYAK, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Kalbar didorong menjadi penghubung sinergi antara Kejaksaan, Dinas Dukcapil, pengadilan dan pemangku adat untuk mendekatkan layanan hukum dan administrasi kependudukan kepada masyarakat adat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.

Baca Juga :  Kapolres Jaksel Bagikan Sembako Dan Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Saat Ramadhan

“Pencanangan SIKAWAN DAYAK bukan merupakan stigmatisasi kesukuan, tetapi bentuk perhatian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok yang membutuhkan akses pelayanan negara, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.

Kajati menjelaskan, pencatatan perkawinan secara resmi memiliki arti strategis karena dapat menjadi pintu masuk bagi terpenuhinya berbagai hak keperdataan. Selain itu, data yang diperoleh dari proses tersebut dapat menjadi salah satu parameter dalam memahami dan memperkuat perlindungan hak masyarakat adat.

Sebelum diluncurkan, SIKAWAN DAYAK telah melalui tahapan sosialisasi di beberapa daerah yaitu Mempawah, Singkawang dan Sambas dengan melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan, DPRD, serta para pemangku adat. Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) pada 1 Oktober 2026 di Kejati Kalbar yang mendapat apresiasi Wakil Gubernur Kalbar serta dukungan Dewan Adat Dayak, Akademisi, KPPAD dan unsur terkait lainnya.

Keterlibatan pemangku adat menjadi salah satu kekuatan utama program ini. Mereka diposisikan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat adat, sehingga pelayanan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi dapat menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Baca Juga :  Buka Rakernis Gabungan Satker, Kapolri Harapkan Polri Presisi Jadi Lompatan Jauh

Kajati Kalbar mengajak seluruh jajaran Kejaksaan, Dinas Dukcapil, pemangku adat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan SIKAWAN DAYAK tidak berhenti pada seremoni peluncuran.

“Mari kita bersama-sama secara terpadu dan berkelanjutan menyelenggarakan SIKAWAN DAYAK sebagai kontribusi nyata dalam melayani kepentingan publik dan masyarakat adat di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Peluncuran SIKAWAN DAYAK sekaligus menegaskan bahwa pelayanan hukum tidak semata hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga harus mencegah persoalan sejak awal, mendekatkan akses negara, dan memastikan hak masyarakat—terutama perempuan dan anak—tidak hilang hanya karena keterbatasan dokumen administrasi. Perlindungan hak perempuan dan anak, penguatan HAM serta pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari arah kebijakan nasional dalam Asta Cita ke-4, khususya penguatan peran perempuan.

SIKAWAN DAYAK sebagi sebuah sistem terpadu menjadi sarana bagi masyarakat adat dayak untuk memohon pencatatan perkawinan, maupun urusan dokumen kependudukan lainnya dengan mengakses nomor WA Hotline pada laman SIKAWAN DAYAK, menu layanan publik situs resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pemohon dapat mengakses nomor hotline tersebut, atau melalui Ketua Adat setempat maupun JPN pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

Editor : Asep Walam

Sumber Berita: Penkum Kejati Kalbar

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki
Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kementerian Perindustrian Gelar Rakor Bersama 5 Narasumber Yang Punya Kapabilitas Dalam Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Jumat, 20 November 2026 - 17:39 WIB

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB