Derap Hukum: Jakarta – Divisi Humas Polri akan menggelar dialog publik ke seluruh jajaran Polda serta Polres di seluruh Indonesia secara virtual menjelang Pemilu 2024, Kamis -26.1.2023.
Dialog tersebut langsung dipimpin oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo dari Mabes Polri, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog virtual turut dihadiri oleh sejumlah pejabat mulai dari jajaran Kabid Humas Polda seluruh Indonesia, sejumlah Pamen, Komisioner Bawaslu perwakilan mahasiswa dan para Kasi Humas Polres.
Dialog itu digelar dalam rangka menampik berita bohong, ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi politik dan SARA pada Pemilu 2024 mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Kadiv Humas Polri dalam arahan ke jajaran Humas Polda dan Polres seluruh Indonesia menginstruksikan untuk memperbanyak, mengamplifikasi, menggelorafikasi dan mendiseminasi pemberitaan positif dan mengisi konten-konten positif di berbagai platform media sosial, sehingga akan berdampak pada public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri dan mewujudkan Kamtibmas yang kondusif pada Pemilu 2024.
Kegiatan itupun mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dianggap sangat positif sebagai persiapan menjelang pemilu 2024.
Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) lewat koordinatornya Muhamad Suparjo SM memberikan apresiasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang telah mengadakan kegiatan Dialog Publik jelang pemilu 2024.
“Tentu dialog publik sangat positif, terlebih lagi Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan pemilu nanti, makanya harus terus diadakan dialog sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu 2024”, Ungkap Suparjo kepada awak media, Kamis (26/01)
Suparjo menambahkan bahwa kegiatan dialog ini juga sangat penting untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, karena banyak hal yang harus dicegah seperti Politik Isu SARA sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat.
“Benar kata Irjen Dedi harus memperbanyak konten-konten positif dan mencegah Isu SARA menjelang pemilu nanti agar keadaan menjadi kondusif pada pemilu 2024 mendatang”, tutup Suparjo.
