Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto- ilustrasi

Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. 

Kisah dimulai pada 9 Januari 1998.  Mungkin hari itu menjadi hari yang menggembirakan bagi Bank Centris Internasional (BCI). Karena pada tanggal itu, BCI mengikat perjanjian dengan Bank Indonesia (BI) dalam transaksi jual beli promes nasabah disertai jaminan.

Perjanjian tertuang dalam Akte 46. Nilai transaksinya mencapai Rp492 miliar, dengan jaminan seluas 452 hektare. Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada Desember 1998.

Namun, tak ada yang menyangka. Pada 4 April 1998, BCI justru dibekukan operasinya atau berstatus Bank Beku Operasi (BBO) oleh pemerintah atas rekomendasi BI. Masih pada hari yang sama, BCI diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sejak saat itu, seluruh dokumen dan aset BCI berada dalam penguasaan BPPN.

Waktu terus bergulir. BPPN kemudian datang menagih BCI atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

BCI menolak. Pertanyaannya sederhana: berapa sebenarnya dana BLBI yang diterima BCI, dan mana bukti transfernya?

Namun, BPPN tidak menjawab secara lugas. Jumlah dana BLBI yang disebut berubah-ubah, sementara bukti transfer yang diminta BCI tidak pernah diberikan atau ditunjukkan.

BPPN kemudian membuat skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BLBI. Seluruh pemegang saham bank di Indonesia diminta menyelesaikan kewajibannya melalui skema tersebut. Ada tiga pilihan, yakni APU, MSAA, dan MRNIA, masing-masing dengan kriteria dan persyaratan tersendiri.

Andri, selaku komisaris dan pemegang saham BCI, turut hadir. Namun, ia tidak bersedia menandatangani skema apa pun.

Alasannya sederhana.

“BCI belum tentu menerima BLBI. Masa saya harus tanda tangan untuk menanggung?”

PKPS BLBI merupakan mekanisme penyelesaian di luar jalur hukum atau pengadilan. Karena BCI tidak menandatanganinya, BPPN menggugat BCI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Patut diingat, sejak 4 April 1998, seluruh aset dan dokumen BCI telah dikuasai BPPN. Artinya, ketika menghadapi gugatan, BCI praktis tidak lagi memiliki banyak dokumen terkait transaksi perbankannya.

Mungkin hanya satu dokumen penting yang masih menjadi pegangan BCI: Akta 46, perjanjian jual beli promes nasabah antara BCI dan BI yang disertai jaminan.

Baca Juga :  Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa / Kelurahan Pelanggar PBH

Di persidangan, BPPN yang diwakili kejaksaan selaku pengacara negara mengajukan sejumlah bukti. Antara lain laporan audit BPK, mutasi harian, transaksi jual beli uang antarbank, dan sejumlah dokumen lainnya.

Sidang berjalan lambat. Menurut Andri, BPPN sempat ingin menarik gugatannya. Namun, BCI dengan tegas menolak.

BCI punya alasan. Mereka ingin mengetahui dan memeriksa bukti-bukti apa saja yang dimiliki BPPN untuk menagih kewajiban tersebut.

Persidangan pun berlanjut.

Andri kemudian mempelajari dan menelusuri seluruh bukti yang diajukan BPPN dan telah disahkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Di awal dokumen berjudul Kronologi BLBI, tertulis nama PT Centris International Bank (Individual).

Andri cukup terkejut. Terlebih ketika melihat ada nominal transaksi yang tercatat mencapai Rp7 triliun.

Sebagai komisaris dan pemegang saham, Andri mengetahui kemampuan keuangan serta besaran transaksi yang biasa dilakukan BCI. Nilainya berkisar hanya puluhan atau ratusan miliar rupiah, bukan triliunan.

Setelah ditelusuri, angka Rp7 triliun itu tercatat pada rekening anak Centris International Bank (Individual), dengan nomor 523.551.000. Bukan rekening resmi BCI.

Rekening resmi Bank Centris Internasional bernomor 523.551.0016.

Di sinilah persoalan semakin terang. Ada dua nama dan dua nomor rekening yang berbeda. BCI dan CIB (Individual) bukanlah identitas yang sama.

Singkat cerita, dalam agenda sidang kesimpulan, Andri menuliskan pernyataan yang sangat keras:

“Telah terbukti terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap Bangsa dan Negara Indonesia.

Caranya dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat ‘Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia’ dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antarbank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uang negara tersebut.”

Bukti-bukti yang diajukan BPPN sebagai penggugat justru menjadi dasar bagi Andri untuk mempersoalkan aliran dana tersebut.

Baca Juga :  Gandeng Polsek Jatinegara, Lapas Kelas I Cipinang Berikan Vaksinasi Lanjutan (Booster) Bagi Warga Binaan

Menurut pembacaan Andri atas dokumen persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan BCI menerima dana BLBI. Sebaliknya, dokumen tersebut menunjukkan aliran dana ke rekening CIB (Individual), yang identitas pemiliknya tidak diketahui.

Hanya otoritas BI pada masa itu yang dapat menjelaskan siapa pemilik rekening tersebut dan bagaimana transaksi itu terjadi.

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan BPPN. Adapun majelis hakim di tingkat banding memutuskan gugatan BPPN tidak dapat diterima. Sedangkan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak pernah menerima berkas permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris Internasional.

Sejatinya, begitulah seorang hakim harus bekerja. Memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara berdasarkan fakta serta bukti yang terungkap di persidangan.

Bukti yang diajukan BPPN selaku penggugat, berupa laporan audit BPK dan dokumen transaksi, justru mengungkap adanya rekening individual yang menggunakan nama Centris International Bank (CIB).

CIB berbeda dengan BCI. Fakta dan perbedaan identitas rekening ini semestinya tidak boleh diabaikan. Sebab, persoalannya bukan sekadar nama yang mirip, melainkan itu menentukan siapa yang menerima dana dia itulah yang harus ditagih.

Dalam arti lain, menurut keyakinan dan pembuktian yang selama ini diperjuangkan Andri, BCI bukanlah obligor BLBI seperti yang dituduhkan. Bukan BCI yang memiliki kewajiban melainkan CIB.

Tahun 1998 telah lama berlalu. Lebih dari 28 tahun. Ironisnya, Andri masih saja dituduh sebagai obligor BLBI. Bahkan, harta pribadinya kini disita oleh KPKNL.

Andri terpaksa menggugat. Bukan semata karena penyitaan harta pribadinya, tapi tuduhan dirinya sebagai penanggung utang.

Andri tak lagi muda. Usianya telah menua. Di usia senjanya, ia hanya bisa memasrahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana dahulu ia berusaha membuktikan bahwa BCI bukanlah penanggung utang BLBI.

Sejatinya, manusia akan mati. Meninggalkan nama. Dan setiap manusia ingin nama baik. Tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, tapi juga masyarakat luas, bangsa dan negara.

Sejatinya hakim juga manusia. Akan mati dan meninggalkan nama.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
CIB yang Terima BLBI tapi BCI dan Andri yang Ditagih dan Dituntut
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB