3 Rekomendasi Penting Delegasi INLU Untuk Penegakkan Hukum Restoratif Di Indonesia

- Jurnalis

Jumat, 23 September 2022 - 21:51 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Hukum, Pemerintahan : Jakarta – Akhiri rangkaian kegiatan di Indonesia, INLU (Indonesia Netherland Legal Update), berikan 3 rekomendasi hasil kerja dan diskusi kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tiga hal penting yang disampaikan oleh Reclassering Netherlands Courtesy Call Indonesia-Netherland Legal Update adalah pertama, Indonesia harus mempertimbangkan penerapan sanksi minimum dan pidana alternatif untuk mengatasi ketidak seimbangan hukum dan pemidananaan di Indonesia hingga menyebabkan overcrowded dalam hunian lapas.

“Pada saat mengirimkan banyak orang ke penjara, hal itu sebenarnya akan menjadi beban besar bagi negara itu sendiri. Kita harus memikirkan sanksi alternatif untuk mengurangi beban over kapasitas,” ujar Jochum Wilderman, Kepala Departemen Internasional Reclassering Nederland saat pertemuan delegasi INLU dengan Menteri Hukum dan HAM RI (MenkumHAM RI), Yasonna H Laoly.

Dalam pertemuan itu, MenKumham didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono dan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pujo Harinto, Jumat -23.9.2022.

Ke dua, Pemasyarakatan harus memiliki peran yang setara dengan unsur penegak hukum lain sebagai bagian dari sitem peradilan pidana Indonesia._

Baca Juga :  Dirbinmas Polda Metro Jaya Dan Pejabat Polres Metro Jakbar Sholat Subuh Berjamaah Di Masjid Raya Baiturrohman

Bahkan INLU melalui Wilderman menegaskan bahwa paradikma pemidanaan saat ini telah bergeser ke arah upaya penyelesaian restorative hingga masyarakat dan unsur penegak hukum lain harus memahami bahwa pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Ke tiga, semua Instansi penegak hukum dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan KemenkumHAM diharapkan dapat duduk bersama membuat suatu Kerjasama atau kebijakan atau keputusan hukum yang dapat digunakan bersama sebagai acuan penetapan sanksi minimum ataupun penerapan pidana alternatif.

“Kemenkumham dalam hal ini Pemasyarakatan harus banyak duduk bersama dan berdiskusi dengan instansi penegak hukum lain._

Terutama kepolisian dan Kejaksaan untuk penerapan Keadilan Restoratif. Karena dari situlah semua berawal,” tambah Wilderman.

Sejalan dengan yang disampaikan Kepala Departemen Internasional Reclassering Nederland tersebut, wakil Kejaksaan Agung Belanda, Monique juga menyampaikan perlu adanya peran kejaksaan dalam penerapan sanksi alternatif bagi narapidana.

Hal ini bertujuan untuk mengggurangi alur masuk perkara ke pengadilan dan dapat membangun kepercayaan antar institusi penegak hukum.

Baca Juga :  Ditjen Imigrasi Bahas Kerja Sama Layanan Keimigrasian dengan VFS Global

“Di Belanda, jaksa dapat memilih perkara mana yang cukup diberikan sanksi alternatif dan tidak perlu dilanjut ke pengadilan. Hal ini dapat mengurangi over kapasitas secara signifikan” jelas Monique dihadapan seluruh delegasi.

Menanggapi hal tersebut, Menkumham mengapresiasi hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah Belanda dan Indonesia yang di prakarsai oleh Reclassering Nederland dan Center for International Legal Cooperation (CILC) dan INLU.

“Terimaksih kepada seluruh delegasi karena telah peduli dan fokus mengangkat masalah Over Kapasitas dan penerapan Restorative Justice dalam kegiatan INLU 2022,” ucap Yasonna._

Menurutnya, Indonesia perlu melihat isu pemidanaan dari presfektif hukum dan paradikma yang berbeda.

Perlu diskusi dan sosialisasi yang simultan kepada seluruh unsur penegak hukum hingga masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik bahwa tidak semua kesalahan harus berakhir dipenjara.

MenkumHAM RI berharap, kerja sama dengan Belanda dapat dilaksanakan lebih intensif untuk menjawab tantangan dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam upaya penerapan keadilan restoratif yang efektif di Indonesia.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Sampah Menumpuk dan Bau Menyengat di TPS Duren Sawit, Warga Minta Perhatian Lurah dan Camat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB