Dalang Dan Pelaku Masih Berkeliaran, Penyidik Sulit Hadirkan Saksi-Saksi Walau CCTV Lengkap Ungkap Peristiwa

- Jurnalis

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Reformasi, Hukum, Ekonomi, Politik, Pemerintahan: Pontianak – Terkait kasus penganiayaan Pimpinan Redaksi Majalah derap Reformasi/.com, Polresta Pontianak sulit hadirkan para saksi. Sementara menurut sumber dan CCTV dalang pelaku atau orang pertama yang mendatangi meja korban adalah pejabat KSOP Pontianak, dan selanjutnya Pelaku. Hingga berita di muat, Informasi Penyidik masih mengumpulkan saksi-saksi kejadian sebagaimana disampaikan penyidik (16/12). Ungkap Pimred Derap.

Sebagaimana sumber korban mengatakan, Deri (Oknum KSOP.red) datang ke tempat meja duduk aku dan langsung menunjuk muka, meludahi baju kiri dan juga sambil ngomel ngomel berkata, kenapa bawa bawa nama Panglima Melayu.

Ya aku heran saja, sebab aku sedang menjalankan tugas Jurnalis dan ya harus tunduk terhadap kode etik. Heran, statement yang mana ya, Aku ini kan Pimred dan banyak sekali naskah atau berita masuk. Kalau terkait statement Panglima Melayu, ya inget aku, itu kasus kapal masuk tanpa dokuemen ya. Redaksi Kalimantan Barat yang pertama kali mendapat laporan dari ABK, dan sudah kami menyurati KSOP Pontianak. Bahwa kapal Non dokumen dari Kutai Timur yang masuk ke Pontianak dan di terima oleh Syahbandar. sedangkan Crew kapal yang di OFF tanpa merujuk perjanjian tapi terhadap Agent Kapal tanpa pula menijau keluhan laporan permintaan Crew. ini peristiwa hukum !

Lha, kenapa aku dianiaya oleh orang suruhan pejabat KSOP Pontianak. Dia sudah tidak senang sama aku sejak tahun 2022. Apa ini Negara Preman atau apa ya. Ungkap Pimred Derap.

Si Deri itu dulu tahun 2023 pernah mendatangi aku dengan 6 orang bawahannya berbaju dinas lengkap ngajak berantem di depan jalanan Rumah dinas LANTAMAL. mereka semua di usir sama POMAL Pontianak. Kalau tidak salah itu terkait masalah SCRAPPING

Intinya kami meminta kepada POLRI untuk memeriksa Oknum Petugas KSOP itu, juga kepada Dirjen Hubla harus menertibkan dan memproses kasus aparaturnya yang arogan. Terlebih, program 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo harus berjalan lancar dan jangan mandek akibat ulah segelintir Oknum. Kata Rahmat.

Sementara batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan Tindak Pidana Umum, tidak diatur dalam UU. Namun menurut nya dapat dijelaskan bahwa wewenang Khusus Penyidik untuk melakukan penyidikan seperti diketahui bahwa Kepolisian disini bertindak sebagai Penyidik. 

PELAKU BERNAMA JAYADI

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan mengenai tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”) disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan Bobot Perkara.

Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

A. Perkara mudah, kriterianya: 1. saksi cukup. 2. alat bukti cukup. 3. tersangka sudah diketahui atau ditangkap. dan 3. proses penanganan relatif cepat.

B. Perkara sedang, Kreteria: 1. Saksi cukup; 2. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka. 3. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap. 4. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir. 5. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya. dan 6. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Baca Juga :  Peduli Kemanusiaan: Gendong Warga Penyandang Cacat Menuju Puskesmas

C. Perkara sulit, kriterianya: 1. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi. 2. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu. 3. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir. 4. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. 5. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara. 6. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya. 7. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat. 7. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

D. Perkara sangat sulit, kriterianya: 1. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. 2. saksi belum diketahui keberadaannya. 3. saksi atau tersangka berada di luar negeri. 4. TKP di beberapa negara/lintas negara. 5. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi. 6. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita. 7. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, dan 8. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut: 1. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit. 2. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit. dan 3. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Dess, tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu (daluwarsa) Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Akan tetapi, dalam Perkapolri 14/2012 disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara sebagaimana yang kami uraikan di atas.

Sebagai informasi, dalam rancah hukum pidana, kadaluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah: A. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia. B. 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Sedangkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa dalam hal:

  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

Upaya Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti : Dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat (“Dumas”) adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Dumas secara langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung melalui: A. Bagian pelayanan Dumas. B. Sentra pelayanan Dumas; atau C. Unit pelayanan Dumas.

Baca Juga :  Penuhi Permintaan Anak Nelayan, Kapolres Metro Jakut Serahkan Puluhan Meja Al-Quran

Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor melalui: A. komunikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi; dan/atau B.surat-menyurat.

Dumas dapat disampaikan terkait dengan: A. Pelayanan Polri. B. Penyimpangan perilaku Pegawai Negeri pada Polri; dan/atau C. Penyalahgunaan wewenang.

Penanganan Dumas ditangani oleh pihak-pihak yaitu: 1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, untuk lingkungan Polri. 2. Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri. 3. Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri. 4. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), untuk lingkungan Polda. 5. Bagian Pengawasan Penyidikan, di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum/Khusus/Narkoba (Bagwassidik) Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda. 5. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda. dan 6. Seksi Pengawasan (Siwas), untuk lingkungan Polres dan Polsek.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam artikel diatas Cara Menyampaikan Komplain atas Pelayanan Polisi, laman Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) POLRI, yang bisa diadukan lewat layanan ini adalah:

  1. Pelayanan yang buruk
  2. Penyalahgunaan wewenang
  3. Kekeliruan diskresi
  4. Tindakan diskriminasi
  5. Adanya korupsi
  6. Adanya pelanggaran HAM

Masih dari sumber yang sama, proses pengaduan pada Dumas dapat dilakukan dengan tahapan:

  1. Mengisi form pengaduan dan identitas

Anda nantinya akan mendapatkan kode / nomor referensi pengaduan, dimana Anda dapat melacak sejauh mana proses pengaduan Anda.

  1. Analisa permasalahan oleh tim khusus Propam Mabes Polri dan Itwasum Polri

Setiap pengaduan yang masuk akan dikaji apakah relevan dengan institusi Polri dan apakah relevan dengan ketentuan pengaduan.

  1. Proses penyelidikan dan penyidikan

Dengan prosedur tetap dan terukur, pengaduan ditindaklanjuti.

  1. Analisa kesimpulan dan pelaporan

Fakta-fakta hasil penyidikan disimpulkan dan dilaporkan kepada pimpinan dan Kompolnas:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  4. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

1. Pasal 1 angka 25 KUHAP dan Pasal 1 angka 15 Perkapolri 14/2012

2.  Pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 1 angka 18 Perkapolri 14/2012

3.  Pasal 1 angka 1 KUHAP

4.  Pasal 17 ayat (2) huruf e Perkapolri 14/2012

5.  Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 14/2012

6.  Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 14/2012

7.  Pasal 18 ayat (2) Perkapolri 14/2012

8.  Pasal 18 ayat (3) Perkapolri 14/2012

9.  Pasal 18 ayat (4) Perkapolri 14/2012

10.Pasal 19 Perkapolri 14/2012

11.Pasal 78 ayat (1) KUHP

12.Pasal 1 angka 8  Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 9/2018”)

13.Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 9/2018

14.Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 9/2018

15.Pasal 4 ayat (3) Perkapolri 9/2018

16.Pasal 5 Perkapolri 9/2018

17.Pasal 21 Perkapolri 9/2018

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki
Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kementerian Perindustrian Gelar Rakor Bersama 5 Narasumber Yang Punya Kapabilitas Dalam Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Jumat, 20 November 2026 - 17:39 WIB

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB