Andri Tedjadharma: Kemenkeu Keliru Menagih PT BCI, Dokumen Bukti Sah Menunjuk PT CIB

Akte 39 Perjanjian BI dengan BPPN untuk CIB bukan BCI

- Jurnalis

Minggu, 27 September 2026 - 10:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penggugat, Andri Tedjadharma

Penggugat, Andri Tedjadharma

Menteri Keuangan Suahasil harus membaca Akte 39. Perjanjian BI dengan BPPN. Juga Akta 46 perjanjian jual beli promes nasabah BCI dengan BI.

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia (BI) terkait obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp218,3 triliun telah lunas. Pembayaran terakhir dilakukan 24 Agustus 2026 menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari surplus Bank Indonesia.

Meski demikian, pemerintah menyatakan pelunasan tersebut tidak menghapus hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI yang masih tercatat sebagai kewajiban kepada negara.

Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Andri Tedjadharma, mantan komisaris dan pemegang saham Bank Centris Internasional (BCI), yang sejak 1998 dikaitkan sebagai obligor BLBI.

Andri menilai, jika pemerintah membedakan kewajiban Pemerintah kepada BI dengan hak tagih Pemerintahj terhadap debitur, maka dasar hukum dan dokume yang menunjukkan siapa debitur serta dari mana kewajibannya berasal harus jelas.

Baca Juga :  Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Dalam perkara BCI, Andri menunjuk Akta No. 39 sebagai salah satu dokumen yang perlu dibaca Menkeu Suahasil. Karena Akta 39 itu bukan untuk BCI. Tapi CIB

“Akta No. 39 merupakan perjanjian BI dengan BPPN mengenai hak tagih (cessie) untuk PT Centris International Bank (Individual) nomor rekening 523.551.000, bukan Bank Centris Internasional nomor rekening 523.551.0016,” kata Andri.

Menurut Andri, hal tersebut tercantum dalam dokumen Audit BPK yang digunakan dalam perkara BPPN menggugat BCI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia juga menunjuk huruf F Akta No. 39 yang menyebutkan perlunya penelitian mengenai kebenaran penyaluran, jumlah, dan catatan di BI untuk kepentingan verifikasi.

“Kalau Audit BPK menunjukkan nomor rekening 523.551.000, harus dijelaskan siapa pemilik rekening tersebut dan apa hubungannya dengan Bank Centris Internasional nomor rekening 523.551.0016,” ujar Andri.

Baca Juga :  Pencuri Motor Di Amuk Warga Tertolong Ada Bhabinkamtibmas

Andri menegaskan, dirinya maupun BCI bukan pihak yang menandatangani Akta No. 39. Karena itu, ia mempertanyakan dasar penggunaan akta tersebut untuk mengaitkan kewajiban dalam akta dengan BCI.

“Akta 39 itu bukan Bank Centris Internasional nomor rekening 523.551.0016,” tegasnya.

Lebih jauh Andri menegaskan hubungan BCI dengan BI merupakan perjanjian jual beli promes nasabah diertai penyerahan jaminan lahan seluas 452 hektar.

“BCI dan BI terikat Akta 46. Yani perjanjian jual beli promes nasabah BCI senilai Rp 4 92 milyar dengan penyerahan jaminan dan telah dihipotek atas nama BI,” jelas Andri.

“Jadi, BCI bukan obligor BLBI dan saya bukan penanggung utang. Saya tidak tandatangan PKPS BLBI,” pungkas Andri

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Minggu, 8 November 2026 - 08:11 WIB

LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar

Berita Terbaru

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB