Derap Hukum : Jakarta – Korps Brimob Polri meresmikan struktur organisasi baru dan pelantikan jabatan Komandan Pasukan Brimob I, II dan III. Peresmian dan pelantikan ini dilakukan di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat -10.3.2023.
Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.
Dalam struktur organisasi yang baru, Dankor Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wadankor Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.
Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur.
“Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur,” kata Anang, Jumat -10.3.2023.
Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.
Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
“Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya,” katanya.
Dengan kemampuan yang profesional Korps Brimob Polri dan peralatan yang modern, ia menegaskan, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.
Apalagi, kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya.
“Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi,” katanya.
