Hardjuno Wiwoho: Negara Harus Berani Koreksi Kekeliruan Penanganan BLBI

- Jurnalis

Minggu, 8 Juni 2025 - 12:13 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Menanggapi uji materi Perpu PUPN di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma, Hardjuno Wiwoho, pakar yang lama meneliti kasus BLBI, menyatakan bahwa sidang ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali keseluruhan proses penanganan BLBI secara transparan dan objektif.

“Kita jangan buru-buru memposisikan perkara ini semata sebagai soal individu. Yang jauh lebih penting adalah menjadikan sidang ini sebagai pintu masuk untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana negara dulu menangani BLBI—baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun penegakan hukumnya,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6) pagi.

Baca Juga :  KPK Harus Selidiki KKP Tentang PBNP Produksi Penangkapan Ikan Teratur

Menurutnya, fakta-fakta yang muncul di persidangan—termasuk temuan audit dan dugaan kekeliruan penyaluran dana—harus dilihat secara serius dan diuji secara objektif. Ia menilai bahwa kasus BLBI terlalu lama diselimuti oleh kabut ketertutupan, padahal menyangkut kredibilitas institusi negara dalam menangani krisis keuangan.

“Jika memang ada prosedur yang tidak dijalankan secara benar, atau terdapat kekeliruan dalam penetapan tanggung jawab, maka negara harus mau mengoreksi. Tapi semua itu mesti dibuka melalui mekanisme hukum yang sahih, dan dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” tegasnya.

Hardjuno menambahkan bahwa Perpu PUPN sendiri memang berasal dari masa yang berbeda dan patut dikaji ulang relevansinya dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia hari ini. Namun demikian, ia menekankan bahwa perubahan hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan kasus per kasus, melainkan melalui evaluasi sistemik.

Baca Juga :  Kapolri Resmi Lantik Kapolda Sulut Dan Koorsahli

“Perkara ini bukan sekadar gugatan perorangan. Ia menyentuh soal tata kelola negara, integritas hukum, dan bagaimana kita memahami keadilan dalam konteks kebijakan ekonomi negara. Karena itu, Mahkamah perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk mengungkap fakta, bukan hanya menilai formalitas,” pungkasnya. (alm)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB