Derap Reformasi: Hukum, Ekonomi, Pemerintahan; Pontianak, Kalimantan Barat – Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2022 sampai dengan 2024 terus bergulir.
Hingga saat ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat secara intensif terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, penyidik telah meminta bantuan pemanggilan terhadap 24 pihak, terdiri dari 23 Direktur Utama Perusahaan dan Pimpinan Cabang salah satu Bank. Pemanggilan tersebut dijadwalkan secara bertahap pada tanggal 10 hingga 17 November 2026.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan melalui Kasi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta, SH.MH, menyampaikan:
“Pemanggilan sejumlah pihak ini merupakan bagian dari proses pendalaman penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian, melengkapi alat bukti, serta memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai konstruksi perkara sebelum menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Kami tegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, cermat, dan berdasarkan alat bukti. Setiap pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap harus dihormati hak-haknya dan dikedepankan asas praduga tidak bersalah.”
Kejati Kalimantan Barat berkomitmen menuntaskan penyidikan perkara ini secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, namun penetapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidikan terus berjalan. Setiap fakta ditelusuri, setiap peran didalami, dan setiap alat bukti diuji untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan berkeadilan.
Editor : Asep Walam
Sumber Berita: Penkum Kejati Kalbar
Komentar