Pedoman Disbursement Plan Dapat Meningkatkan Realisasi Anggaran Secara Maksimal

- Jurnalis

Rabu, 26 Januari 2022 - 16:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Hukum: Jakarta – Kakanwil Kumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Buka Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN selama 3 Hari hari Rabu (26/1/22).

Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari itu bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta serta diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Operator Pengelola Keuangan dibawah Kanwil Kumham DKI Jakarta.

Kakanwil DKI Jakarta Ibnu Chuldun dalam sambutannya berpesan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan perbaikan pada proses pelaksanaan anggaran pada setiap subbagian atau pelaksana kegiatan.

Baca Juga :  PNBP Imigrasi Capai 208.85% Dalam Masa Pandemi Covid-19

“Pedomani disbursement plan yang telah ditetapkan supaya dapat meningkatkan realisasi anggaran secara maksimal,” ujar Ibnu Chuldun.

Kakanwil Kumham juga mengapresiasi 3 satuan kerja yang memiliki realisasi penyerapan tertinggi yaitu Lapas Kelas I Cipinang dengan Kalapas Tonny Nainggolan, Rutan Kelas I Cipinang dengan Karutan Jaya Saragih dan Rutan Kelas I Pondok Bambu dengan Karutan Dewi Sundari.

Hadir dalam kegiatan tersebut Fredy Hendrata, Azwar Nugroho Al Amin, Aryo Pamungkas dan Herlina Puspitasari dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Anggia Boantua Siahaan dan Yulia Fida dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Baca Juga :  Polri Terjunkan 1.459 Personel Gabungan, Amankan Aksi Unjuk Rasa Elemen Masyarakat Di Depan Gedung DPR/MPR RI

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Divisi Administrasi, Sorta Delima L.Tobing.

Dia menyampaikan tujuan terselenggaranya kegiatan adalah untuk supaya dapat meningkatkan kemampuan kompetensi bagi para penyusun laporan keuangan dan BMN dalam menyajikan laporan keuangan baik tingkat wilayah dan satuan kerja yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel sehingga terwujud laporan keuangan Kemenkumham dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). (YT)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aib BI, BPPN dan Depkeu dalam Penyaluran Dana BLBI 1998, Dibongkar KPKNL
PAPELS Perluas Jaringan ke Tingkat Nasional, Bentuk Kepengurusan Wilayah Jabodetabek
Praktisi Hukum: Jangan Campur Aduk Kewenangan Lelang dengan Eksekusi Pengadilan
Bagian 3: KPKNL Berwenang Eksekusi Putusan Pengadilan
Mana Perpres Ojol? Aturan Baru Masuk Babak Finalisasi, Ini yang Perlu Diketahui Driver
Bagian 2, Andri Tedjadharma: “Jangan Bicara Utang Kalau Tak Bisa Buktikan Dana Masuk”
Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil Dan Humanis
Bagian 1: Kisah Andri Tedjadharma, 27 Tahun Terzalimi yang Mengguncang Mahkamah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 17:58 WIB

Aib BI, BPPN dan Depkeu dalam Penyaluran Dana BLBI 1998, Dibongkar KPKNL

Jumat, 4 September 2026 - 15:44 WIB

PAPELS Perluas Jaringan ke Tingkat Nasional, Bentuk Kepengurusan Wilayah Jabodetabek

Jumat, 4 September 2026 - 06:45 WIB

Praktisi Hukum: Jangan Campur Aduk Kewenangan Lelang dengan Eksekusi Pengadilan

Kamis, 3 September 2026 - 13:49 WIB

Mana Perpres Ojol? Aturan Baru Masuk Babak Finalisasi, Ini yang Perlu Diketahui Driver

Kamis, 3 September 2026 - 10:27 WIB

Bagian 2, Andri Tedjadharma: “Jangan Bicara Utang Kalau Tak Bisa Buktikan Dana Masuk”

Berita Terbaru