Derap Hukum, Ekonomi, Politik, Pemerintahan : Pontianak, Kalimantan Barat – Upaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menerapkan kuota Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memicu ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Program itu alih alih dianggap untuk menggenjot PNBP terkait 5 kebijakan penangkapan ikan, justru telah membuka peluang celah kebocoran.
Ruang kebocoran itu terlihat dari komponen penggali PNBP yaitu harga dan produktivitas dinaikan, lalu menghanguskan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pra produksi, dan juga mengubah SIPI paska produksi. Sementara PNBP disektor itu merosot sangat tajam year on year (YoY) minus 82,28% yang setara nilai Rp140,6 miliar,” Ungkap Pangeran Natakerta Amantubilla Muhammad Ihsan, kepada wartawan diPontianak, Senin -25.12.2023, dini hari.
Menyoroti hal tersebut, sebelumnya, usai rapat Asosiasi (perkumpulan) Nelayan Cumi Kalimantan Barat, 23.12,2023, Pangeran Natakerta Amantubilla Kerajaan Mempawah mengatakan, “Dari informasi yang kami terima, Perolehan PNBP disektor perikanan periode Januari-Agustus 2023 mengalami kontraksi yang sangat hebat”.
“PNBP merosot sangat tajam year on year (YoY) minus 82,28 persen, nilainya setara Rp140,6 miliar,” kata Ihsan kepada Wartawan, selepas rapat diskusi pengurus Asosiasi Nelayan Cumi Kalimantan Barat.
Padahal, lanjutnya, komponen penggali PNBP yaitu harga dan produktivitas sudah dinaikkan ratusan persen dan migrasi perizinan kapal 5-29 GT yang tadinya izin pemerintah daerah diubah menjadi izin pusat. Artinya dari kebijakan itu di sektor Pendapatan Asli Daerah ada yang ambil. “Terlepas nilai pendapatan bagi hasil daerah dari sektor maritim”.
“faktanya, upaya tersebut ternyata tidak mampu mendongkrak pendapatan perikanan dan volume hasil tangkapan terus menurun sejak sistem pasca produksi diterapkan 1 januari 2023,” papar Alumni Yogyakarta itu.
Sambung Ihsan, Informasi intelijen mengatakan, pelaku usaha Ikan dan cumi tangkap banyak mendapat penjelasan dan penafsiran yang berbeda-beda dari pegawai KKP, mengenai aturan PIT ini.
Kami pun dari pihak Kerajaan Mempawah, memandang teritorial wilayah laut Kalimantan-barat perlu kepastian hukum atas kebijakan tersebut demi keberlangsungan hidup para nelayan Kalimantan barat. Tutupnya.
