Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2020 Dana Perimbangan Bagi Hasil Kalbar Nihil.

- Jurnalis

Kamis, 15 April 2021 - 19:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Pemerintahan: Sebagaimana Fungsi amandement Safety Of Life At Sea (SOLAS.Red) convention – chafter Vi, part A, regulation 2 tentang Verifued Gross Mass (VGM.Red) yang prinsip dasar tersebut adalah pemeriksaan bobot muatan kapal melalui timbangan.

Bahwa prinsip dasar tersebut berlaku pada muatan (Conteiner, curah kering dan Curah basah), ternyata menyangkut juga ke peraturan Menteri Perhubungan RI No. 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan (JBI.Red).

Apalagi kalau menyoal landasan terbentuknya fungsi Implementasi program pemerataan pembangunan melalui Tol Laut, dimana sumber maritim dalam pengelolaan distribusinya terkait tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD.Red) merupakan sektor terbesar pertumbuhan ekonomi dan tetap menunjukkan peningkatan di sektor tersebut.

Bukan menunjukkan alasan dasar sebagai isu dari pelaksanaan aktifitas yang ternyata berlawanan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Penggunaan DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL.

Maksud nya hubungan hak pengelolaan dari sektor Maritim di wilayah Hukum Pemerintah Pontianak yang di kuasai oleh pihak BUMN dalam hal ini PT. PELINDO II Pontianak atas PELIMPAHAN KUASA dari Kementeriannya menyoal mandeknya nilai Pendapatan DANA BAGI HASIL.

Contoh saja sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 Dana perimbangan bagi hasil disektor ini LENYAP dan tidak masuk pada rekening daerah.
Menurut data bocoran rapat terjadwal diruang Assinten I Pemerintahan Kota Pontianak menyangkut Laporan Ketua Pokja Jurnalis Pengadilan Negeri Pontianak, sesuai hasil telusur tentang aktifitas pelabuhan Dwikora kota pontianak dan sekitarnya di sektor Maritim.

“Benar, Dana perimbangan bagi hasil sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak masuk” kata Usmulyono.
Dinas Perhubungan kota tidak bisa masuk ke wilayah pelabuhan Pelindo tanpa ijin, seolah wilayah ini bukan wilayah hukum milik pemerintah kota. Padahal mereka mendapat ijin ijin tersebut dari Pemkot. Ungkapnya.

Kembali ke sektor Maritim dimana VGM sebagai pintu masuk PAD, menyoal DANA Perimbangan BAGI HASIL, hal ini pihak Pelindo II Pontianak mengatakan, tentang Dana Perimbangan bukan wewenang kami disini untuk menjelaskan, ini kebijakkan pusat, silahkan klarifikasi kesana. Kata Mustafa petinggi Pelindo II Pontianak via seluler.

Baca Juga :  Dittipikor Bareskrim Usut Perkara Dugaan Suap Pengurusan DID Di Pemkot Balikpapan

Disambungnya setahu saya Dana Perimbangan itu telah diberikan melalui DAK dan Juga DAU.

Baca Juga :  Korupsinya Dimana Jika Hibah Mujahidin Sebesar 22,4 Milyar Pembangunannya Sebesar 39 Milyar

Disinggung tentang Dana Perimbangan yang terbagi menjadi 3 yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DANA BAGI HASIL (DBH), Mus menimpali, ini bukan wewenang saya untuk menjelaskan.
Sebaiknya minta juga keterangan ke Syahbandar, kita disini hanya sebagai operator, Kilahnya

Nah dari rentetan peristiwa masalah ini, mengingat tujuan pemerataan, ditinjau dari kemampuan keuangan antar daerah wabil khusus wilayah Kalimantan barat untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka Kementerian Keuangan RI perlu juga lakukan pemeriksaan di sektor Maritim pada UPT nya.

Apakah betul penyaluran Dana Perimbangan Bagi Hasil ke Kas Pemerintah Kalimantan Barat mandek sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ? Ujar Tokoh Melayu itu.

Apalagi menyangkut dunia maritim terkait kebijakan TERSUS dan TUKS dimana VGM sebagai pintu masuk untuk PAD yang prinsip dasar tersebut adalah pemeriksaan bobot muatan kapal melalui timbangan mengalami masalah pada dasar prinsip tersebut (DR)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB