Aliansi Mahasiswa–Pemuda Bungo Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo, Ancaman Demo Besar di Depan Mabes Polri

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025 - 15:56 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Bungo di Jakarta resmi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo. Desakan ini muncul seiring meningkatnya keresahan masyarakat terkait maraknya kejahatan lingkungan dan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai tak tersentuh hukum.

Koordinator Aliansi, Supriyadi, pada Kamis (20/11), menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Mabes Polri. Aksi ini ditujukan agar pimpinan Polri mengetahui persoalan serius yang terjadi di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Bungo.

“Kami melihat Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo seakan kurang tegas dalam menegakkan supremasi hukum. Banyak aktivitas pertambangan ilegal dibiarkan begitu saja,” ujar Supriyadi.

Baca Juga :  Menkumham : 3 Langkah Untuk Mencapai Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Hukum Dan HAM

Menurut Supriyadi, berbagai bentuk kejahatan lingkungan seperti perambahan hutan, penyerobotan lahan, hingga PETI di Kabupaten Bungo terus berlangsung tanpa penindakan signifikan.

“Setiap hari PETI masih beroperasi di berbagai wilayah di Bungo. Hingga kini, kepolisian terkesan melakukan pembiaran. Kami mempertanyakan dasar apa sehingga para penambang ilegal dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya menjadikan maraknya ilegal mining sebagai prioritas untuk memberantas para mafia tambang yang merusak lingkungan dan mengeruk SDA tanpa memenuhi aturan hukum.

Supriyadi juga meminta Mabes Polri memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) yang diduga menerima dana koordinasi dari para penambang ilegal.

“Ada kesan eksploitasi sumber daya alam ini dibiarkan, bahkan seolah ada yang dilindungi. Jika ini terus terjadi, itu sudah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pesawat Ketiga Berisikan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Palestina Diberangkatkan

Sebagai bentuk kritik dan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat, Aliansi memastikan bahwa aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri dalam waktu dekat akan digelar.

“Kami mendesak Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo,” tegas Supriyadi.

Selain aksi di Mabes Polri, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bungo juga akan melakukan aksi lanjutan ke DPR RI dan mengajukan audiensi dengan Komisi III untuk melaporkan berbagai aktivitas ilegal mining di Provinsi Jambi.

“Kami meminta Komisi III segera menurunkan tim untuk menindaklanjuti laporan kami,” kata Supriyadi.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?
RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?
Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI
Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan
Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan
Di Tengah Krisis Global, Diplomasi Energi Prabowo Dinilai Selamatkan Fiskal Indonesia
Indonesia Terancam Terjebak antara Batu Bara dan Energi Terbarukan
Kajati Kalbar Komitmen Perkuat Kawal Kebangkitan Ekonomi Desa Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:29 WIB

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:21 WIB

RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI

Selasa, 25 Agustus 2026 - 06:30 WIB

Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:55 WIB

Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan

Berita Terbaru

Berita

Wantimpres Diminta Perkuat Suara Daerah

Sabtu, 3 Okt 2026 - 21:02 WIB