Tanah Sitaan Satgas di Bali Dilarang Dilelang, Bukan Milik Obligor BLBI

- Jurnalis

Jumat, 26 April 2024 - 10:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kamis (25/4), kantor Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners, yang beralamat kantor di District 8 – Prosperity Tower, Level 5 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8 Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta, melakukan pemasangan plang pengumuman “Tanah Ini Tidak Boleh Dilelang”, di tanah milik Andri Tedjadharma di daerah Bali yang disita Satgas BLBI, September 2023 lalu.

Pemasangan plang pengumuman tersebut persis bersebelahan dengan plang penyitaan milik Satgas BLBI.

Atas pemasangan plang itu, Henry mengatakan, berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, Satgas BLBI tidak berhak melakukan penyitaan harta pribadi kliennya, dan KPKNL tidak boleh melelang sampai ada keputusan hukum yang sah.

Baca Juga :  Rizky Billar Di Tahan Setelah Di Tetapkan Sebagai Tersangka Kasus KDRT

“Seperti pengumuman yang kami pasang, tanah pribadi milik klien kami tidak boleh dilelang karena masih dalam sengketa, sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara nomor 171/Pdt.G/2024,” jelasnya via handphone.

Henry Yosodiningrat juga mengatakan bahwa pemasangan plang pengumuman itu untuk mencegah adanya dampak yang dapat merugikan masyarakat, bahkan timbulnya kerugian negara.

“Pengumuman itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa tanah masih dalam sengketa. Jadi, pengumuman kami itu untuk mencegah dampak kerugian bagi masyarakat yang mau membeli. Kalau mereka membeli tanah itu, kami akan gugat,” ujarnya.

Gugatan juga akan diajukan kepada KPKNL sebagai pihak yang bertanggungjawab melelang tanah tersebut. “Di sini negara juga akan dirugikan,” pungkas Henry.

Baca Juga :  Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

Seperti diketahui, pada September 2023 lalu, Satgas BLBI melakukan penyitaan atas harta pribadi Andri Tedjadharma berupa lahan di daerah Bali seluas 3,2 hektar.

Penyitaan oleh Satgas BLBI itu pun ramai diberitakan media massa nasional dengan menyebut Andri Tedjadharma sebagai obligor PKPS BLBI. Akibatnya, sejumlah media massa nasional menuai somasi dari Andri Tedjadharma.

Andri Tedjadharma bukanlah obligor BLBI. Bahkan, bank miliknya Bank Centris Internasional. Karena Bank Centris tidak termasuk PKPS dengan tidak menandatangani skema yang ada. Baik APU, MSAA maupun MRNIA.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
CIB yang Terima BLBI tapi BCI dan Andri yang Ditagih dan Dituntut
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Ketua Umum DPP CIC Desak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Tindak Tegas Jaringan Narkoba di Diskotik Escape Hawaii
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 

Berita Terbaru

Hukum

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:00 WIB

Berita

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:59 WIB