Tolak Politik Transaksional, Abah Saleh: Pemimpin Mimika Harus Transparan dan Berintegritas

- Jurnalis

Minggu, 29 September 2024 - 11:12 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Mimika dikenal sebagai salah satu daerah di Papua dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Pada Pilkada serentak 2024, tiga pasangan calon (paslon) bersaing memperebutkan suara warga untuk mendukung visi dan misi pembangunan Mimika dalam lima tahun ke depan. Pemimpin yang diamanahkan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata tengah dipertaruhkan.

Saleh Alhamid, tokoh masyarakat Mimika yang akrab disapa Abah Saleh, menegaskan pentingnya seorang kepala daerah yang memahami birokrasi dan manajemen pemerintahan dalam mengelola potensi daerah yang besar. “Mimika butuh pemimpin yang paham birokrasi dan manajemen pemerintahan, bukan sosok yang hanya menjadi ‘boneka’ kekuasaan untuk mengeruk potensi alam yang melimpah,” ujar Abah Saleh dalam wawancara dengan media.

Baca Juga :  Lapas Banceuy Bandung Simulasi Kebakaran

Menurutnya, ada tiga syarat utama yang harus dimiliki calon kepala daerah di Mimika, yaitu bersih, transparan, dan berintegritas. Dari ketiga kandidat yang bertarung, Abah Saleh menilai Johannes Rettob sebagai sosok yang paling memenuhi kriteria tersebut, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang dimilikinya.

Abah Saleh juga mengkritik keberadaan pemimpin “boneka,” yang digambarkannya sebagai figur yang mendapat dukungan politik namun memiliki agenda kepentingan kelompok tertentu lebih besar daripada kepentingan rakyat. “Jika pemimpin terpilih karena dukungan transaksional, dia akan terjebak dalam pragmatisme politik. Pada akhirnya, kepala daerah itu hanya akan tunduk pada kepentingan pihak yang mengendalikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abah Saleh juga menyoroti pentingnya menjaga nilai toleransi di Mimika. Ia menghimbau agar Pilkada kali ini tidak diwarnai dengan politik identitas dan isu SARA. “Jangan rusak persaudaraan di Mimika hanya untuk memenangkan dukungan politik. Jika hal itu dilakukan, menang atau kalah akan meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dicalonkan Warga Lumajang Untuk Pilkada Bupati, Kombes Arsal Nyatakan Setia Dengan Polri

Masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November menjadi kesempatan bagi paslon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Abah Saleh menekankan pentingnya para kandidat mendengarkan suara masyarakat dan merespons keluhan yang ada. “Kandidat harus siap mendengarkan kegelisahan masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk jika ada yang mempertanyakan keabsahan ijazah salah satu calon bupati. Semua pertanyaan harus dijawab secara terbuka, bukan dianggap sebagai serangan personal,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif
Kejati Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum Di Kubu Raya Bahas Pencegahan Karhutla Dan Permasalahan Pertanahan
Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?
Kajati Kalbar Klarifikasi Hibah Gedung Parkir
Kajati Kalbar Beri Motivasi Dan Lepas Peserta Magang FKPKBM Kalimantan Barat
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:20 WIB

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak

Jumat, 25 September 2026 - 18:46 WIB

Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif

Senin, 21 September 2026 - 22:52 WIB

Kejati Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum Di Kubu Raya Bahas Pencegahan Karhutla Dan Permasalahan Pertanahan

Berita Terbaru

Hukum

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:00 WIB

Berita

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:59 WIB