”FOR PAPUA” Untuk Keadilan Sosial

- Jurnalis

Selasa, 13 April 2021 - 12:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah mencanangkan Pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi. Enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa opsi tersebut bertujuan untuk memenuhi misi pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang diambil tetap memperhatikan faktor-faktor seperti kesatuan sosial budaya, adat, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRP DPRP dan pihak-pihak lain yang terkait.

Baca Juga :  Kembangkan Potensi WBP Lewat Pembuatan Miniatur Rumah

“Kenapa opsi ini disampaikan, karena opsi di MRP dan DPRP persetujuan. Kalau terkunci di sana, kalau deadlock di situ. Sedangkan aspirasi pemekaran itu cukup tinggi kita rasakan,” ucap Tito.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjelaskan terkait program yang dibuat oleh pemerintah guna mendukung proses pemekaran Papua, yaitu program Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR PAPUA). Program ini diharapkan akan membuat rencana pemekaran bisa bergerak cepat dan menjadi bagian solusi didalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras. Sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

Baca Juga :  Akibat Informasi Sepihak Mandor, BWSDA 1 Pontianak Kena Fitnah

“FOR PAPUA yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat akan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua,” ucap Bamsoet.(Bob)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif
Kejati Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum Di Kubu Raya Bahas Pencegahan Karhutla Dan Permasalahan Pertanahan
Kajati Kalbar Klarifikasi Hibah Gedung Parkir
Kajati Kalbar Beri Motivasi Dan Lepas Peserta Magang FKPKBM Kalimantan Barat
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:20 WIB

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak

Jumat, 25 September 2026 - 18:46 WIB

Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB