Kakanwil Hukum Dan HAM DKI Ibnu Chuldun Berikan Penghargaan Ke UPT DKI Jakarta

- Jurnalis

Senin, 6 November 2023 - 22:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Hukum, Ekonomi, Politik, Pemerintahan: Jakarta – Dalam rangka mewujudkan kerangka Perundang-Undangan yang akan menjadi landasan Nasional Pelaksanaan Bisnis dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Hak Asasi Manusia, Senin -6.11.2023.

Kegiatan acara itu dilaksanakan secara terpusat di Graha Pengayoman, juga dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan Pengenalan Aplikasi SIPHAM.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, turut mengikuti secara virtual dan memberikan penghargaan kepada UPT DKI Jakarta yang dinobatkan sebagai Satuan Kerja Berbasis HAM dengan didampingi oleh Para Kepala Divisi.

UPT yang hadir di Aula Kantor Wilayah yaitu :

Baca Juga :  Kapolres Probolinggo Pimpin Upacara Sertijab Kasat Lantas

1. Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta,

2. Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat,

3. Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat,

4. Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok,

5. Lapas Kelas I Cipinang,

6. Lapas Kelas IIA Salemba,

7. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta,

8. Rutan Kelas I Jakarta Pusat,

9. Rutan Kelas I Pondok Bambu, Dan

10. Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara.

Dalam sambutannya via virtual, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia.

“Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, ujar Yasonna.

Baca Juga :  Saling Lapor. Siapa Pemegang Hak Lahan Yayasan Vihara Tien En Tan.

Menkumham berharap penghargaan tersebut akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya. masing-masing.

“Harapan terbesar dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dengan diperolehnya Penghargaan ini adalah dapat terus meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM P2HAM “.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung priok yang selalu berupaya optimal dalam memberikan Pelayanan dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat telah berpartisipasi dan mendukung kemudahan pelayanan keimigrasian”. Ujar Douglas Simamora Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
CIB yang Terima BLBI tapi BCI dan Andri yang Ditagih dan Dituntut
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:00 WIB

Berita

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:59 WIB