Wakil Bupati Tangerang, Intan Dukung Penyelarasan Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 22:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Reformasi: Hukum, Ekonomi, Politik, Pemerintah; Tanggerang – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah sangat mendukung adanya revisi dan penyelarasan Perda Kabupaten Tangerang Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Keseriusan dukungannya tersebut dituangkan dalam bentuk tandatangan Pakta Integritas pada acara Focus Group Discussion (FDG) Uji Publik dengan tema “Membaca Ulang Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang diinisiasi Lembaga Rumah Aman di Waroeng Sunda Talaga Bestari, Selasa (16/9/25).

“Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelaraskan, memperkuat, dan menyesuaikan regulasi daerah agar tetap relevan dan implementatif,” tandas Wabup Intan.

Dalam arahanya, Wabup Intan mengungkapkan bahwa kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Untuk itu, komitmen bersama dari para pemangku kebijakan, akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi perempuan perlu terus didorong dan dikuatkan agar regulasi yang telah ada bisa lebih relevan dan masyarakat, khususnya perempuan korban tindakan kekerasan lebih berani mengungkapkannya.

Baca Juga :  Antisipasi Gangguan Kamtibmas: Polsek Metro Setiabudi Gelar Operasi Cipta Kondisi Malam Akhir Pekan

Selain dengan membentuk Satgas DP3A di masing-masing kecataman, Pemkab juga terus berupaya untuk membuat rumah aman dan pusat penyembuhan trauma (Trauma Healing Center) yang nantinya bisa membantu para korban tindakan kekerasan.

“Di Kabupaten Tangerang tiap tahun tidak kurang seratusan kasus yang datanya masuk ke DP3A, itupun yang mau speak up/melaporkan saja, padahal kami memiliki Satgas DP3A di masing-masing kecamatan. Ketika saya dicalonkan sebagai wakil dari Bupati Bapak Maesyal Rasyid, saya tidak mau satgas yang didirikan oleh Dinas DP3A hanya menjadi pajangan saja, hal pertama yang terfikirkan adalah membuat rumah aman dan trauma healing center yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Menurut dia, pembangunan rumah aman dan Trauma Healing Center tersebut sangat penting sebagai tempat di mana mereka bisa merasakan lebih nyaman dan aman, dan meringankan trauma dari tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Pihaknya pun memohon dukungan dari seluruh stakeholder agar rumah aman yang saat ini sedang dikerjakan bisa selesai tepat waktu dan bisa digunakan.

Baca Juga :  Polri Gagalkan 8 Kontainer Minyak Goreng Siap Ekspor ke Timor Leste

“Untuk saat ini sudah tersedia rumah amannya, meskipun kami tahu bahwa trauma tidak bisa hilang begitu saja, tetapi setidaknya bisa mengurangi dan mampu membantu para korban ini bisa kembali ke bersosialisasi masyarakat tanpa takut akan masa lalunya,” tandasnya.

Lebih jauh lagi, dia juga meminta masyarakat, pihak sekolah tidak mengucilkan para korban tindak kekerasan seksual. Mereka hanyalah korban yang sangat membutuhkan dukungan dan perhatian. Dia berharap melalui FGD tersebut, dorongan dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama organisasi perempuan bisa menghasilkan ide, rekomendasi dan solusi yang lebih konstruktif terhadap pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekesaran seksual di Kabupaten Tangerang.

“Banyak korban kasus TPKS diperlakukan tidak adil dan dikeluarkan dari sekolahnya padahal mereka hanyalah korban yang butuh dukungan. Saya berharap melalui Focus Group Discussion (FGD) pada hari ini, bisa menguatkan komitmen bersama dan muncul ide, gagasan dan muncul rekomendasi-rekomendasi untuk menyelaraskan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dengan Undang-Undang,” pungkasnya

Write by: Eri | Editor; DR

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim
Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki
Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 
Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang
IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kementerian Perindustrian Gelar Rakor Bersama 5 Narasumber Yang Punya Kapabilitas Dalam Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri
Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:16 WIB

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Jumat, 20 November 2026 - 17:39 WIB

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Minggu, 15 November 2026 - 20:56 WIB

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Kamis, 12 November 2026 - 21:15 WIB

Kejati Kalbar Perluas Pemeriksaan Perkara Napak Tilas Ketapang

Minggu, 8 November 2026 - 09:17 WIB

IKAFE UNKRIS Gelar Fun Walk Hari Pahlawan 2026, Perkuat Silaturahmi Antarangkatan

Berita Terbaru

Hukum

Ini Kisah Sejatinya Seorang Hakim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:16 WIB

Ekbis

Kejujuran: Fondasi Kehidupan dan Keberkahan Rezeki

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:39 WIB

Berita

Hukum Faraid: Memahami Hukum Waris dalam Kaidah Islam 

Minggu, 15 Nov 2026 - 20:56 WIB