Regulasi transportasi online kembali menjadi perhatian. Setelah pemerintah menerapkan pembatasan komisi aplikator untuk layanan angkutan orang, kini pemerintah dan DPR tengah menyelesaikan aturan yang cakupannya diperluas hingga layanan pengantaran makanan dan barang.
Pada Agustus 2026, DPR dan pemerintah menyatakan pembahasan Peraturan Presiden tentang transportasi daring telah masuk tahap finalisasi. Berbeda dari pembahasan awal, aturan tersebut tidak hanya mencakup transportasi penumpang, tetapi juga pengantaran barang dan makanan.
Target harmonisasi saat itu disebut selesai pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
Namun, memasuki September, perhatian publik bergeser: apa saja yang sebenarnya akan diatur dalam aturan baru tersebut?
Jangan Campuradukkan dengan Aturan 8 Persen
Salah satu hal yang sering membingungkan masyarakat adalah anggapan bahwa seluruh aturan ojol masih menunggu Perpres baru.
Padahal, kebijakan komisi maksimal 8 persen untuk layanan angkutan orang sudah berjalan sejak 1 Juli 2026.
Pemerintah menyatakan pengemudi mendapatkan porsi 92 persen, sedangkan aplikator maksimal memperoleh 8 persen dari pendapatan perjalanan.
Dengan demikian, pembahasan terbaru lebih banyak berkaitan dengan bagaimana layanan makanan dan barang diatur, termasuk mekanisme tarif dan potongan yang berlaku.
Kenapa Aturannya Diperluas?
Perubahan cakupan ini penting karena ekosistem pekerja berbasis aplikasi tidak hanya terdiri dari pengemudi yang membawa penumpang.
Ada pengemudi yang menjalankan:
- transportasi penumpang;
- pengantaran makanan;
- pengiriman barang;
- layanan kurir berbasis aplikasi.
Pemerintah bahkan membagi kewenangan berdasarkan jenis layanan. Dalam pembahasan Agustus, angkutan orang berada di ranah Kementerian Perhubungan, sementara pengaturan barang dan makanan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Apa yang Harus Ditunggu Driver?
Bagi driver, pertanyaan terpenting bukan hanya kapan aturan diterbitkan, tetapi:
berapa besar pendapatan yang benar-benar diterima setelah potongan?
Sebab aturan di atas kertas baru memiliki arti apabila mekanismenya dapat diterapkan secara konsisten di aplikasi.
Regulasi juga perlu menjawab persoalan transparansi tarif, potongan, perlindungan pengemudi, dan mekanisme pengawasan.
Kesimpulan
Perdebatan mengenai regulasi ojol belum selesai.
Komisi 8 persen untuk angkutan orang sudah berjalan.
Kini pemerintah menghadapi pekerjaan berikutnya: memastikan layanan makanan dan barang juga memiliki aturan yang jelas dan tidak membuat posisi pekerja platform semakin rentan.
Pertanyaan besarnya: ketika regulasi baru selesai, apakah penghasilan driver benar-benar akan lebih terlindungi?
