Derap Reformasi, Hukum, Ekonomi, Politik, Pemerintahan : Jakarta – KANAL PK Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP.CIC) mengapresiasi langkah yang dilakukan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Luar (Satgas Saber Pungli) dalam menyelesaikan permasalahan di lahan milik negara ex HGB No. 1 Sugihmanik, Tanggungharjo Grobogan Jawa Tengah.
Satgas yang diketuai oleh Komjen Pol. Ahmad Dofiri ini telah mengeluarkan rekomendasi ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.
Ketua Umun DPP CIC Raden Bambang SS yang didampingi Sekjen CIC DJ Sembiring mengungkapkan, “Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas Saber Pungli merupakan titik awal untuk mengungkap perbuatan melawan hukum yang ada di atas lahan milik negara tersebut.” Rekomendasi Satgas Saber Pungli setidaknya sudah tersimpulkan adanya indikasi tindak pidana korupsi,” ujarnya, Rabu – 4.10.2023.
Menurut Raden Bambang, kasus ini sendiri tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Dan kini masih tahap penyelidikan. “Kami sedang menunggu hasil yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri,” lanjutnya.
Raden Bambang sendiri berharap kasus ini segera naik ke tahap penyidikan dan segera menetapkan para tersangkanya. “Saya kira tidak terlalu sulit bagi penyidik Bareskrim untuk mengupayakannya terlebih ada dukungan data dari Satgas Saber Pungli,” tegasnya.
Sejatinya, dalam perkara ini, DPP CIC menilai masih banyak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persengkokolan menikmati uang negara ini. Dan Satgas Saber Pungli jangan terhenti hanya pada rekomendasi yang telah dikeluarkan. Menurut Raden Bambang, dibentuknya Satgas Saber Pungli untuk memastikan praktek-praktek tindak pidana korupsi seperti suap menyuap tidak terjadi lagi. Dan bila ditemukan, maka akan dibahas sampai keakar-akarnya. “Dari rekomendasi yang dikeluarkan, kami memahami siapa saja yang bakal ditersangkakan,” ucapnya.
Namun, dalam kasus ini masih banyak pihak-pihak yang diduga terlibat bahkan dianggap sebagai dalang. Karenanya, Raden Bambang meminta tim Satgas Saber Pungli untuk bekerja lagi agar kasus ini bisa tuntas sampai keakar-akarnya.
“Kami menyakini kasus ini melibatkan Bupati, Kepala Dinas dan oknum BPN. Dan sudah selayaknya Satgas Saber Pungli untuk memeriksakan. Bila terbukti, berikan rekomendasi kembali dan lapor ke Menteri agar dicopot dari jabatannya,” pungkasnya.
