Kepala Staf Komando Armada I (Kaskoarmada I) Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Hanla), CHRMP mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang digelar Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara daring di Mako Koarmada I, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kamis (29/4/21)
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia selaku pimpinan rapat memaparkan paradigma bersama, situasi umum dan hasil operasi serta update isue keamanan laut yang perlu menjadi perhatian.
Terkait dengan paradigma, Kabakamla menyampaikan arah kebijakan Menkopolhukam dan Menteri Luar Negeri terkait isue penting keamanan laut yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Bakamla. Selain itu, disampaikan rekapitulasi situasi umum serta hasil operasi dari kementrian dan lembaga.
Kaskoarmada I dalam rapat tersebut menyampaikan peta kerawanan yang kemungkinan terjadi di wilayah kerja Koarmada I, selain luasnya wilayah, juga terdapat 4 choke point penting jalur pelayaran internasional yakni Selat Malaka, Selat Singapore, Selat Sunda dan Laut Natuna.
Lebih lanjut diisampaikan permasalahan perihal penanganan ABK non yustisi seperti yang terjadi di Ranai. Pentingnya koordinasi antar stakeholder dalam penyelesaian masalah ABK non yustisi agar tidak berlarut-larut yang dapat menambah permasalahan sosial di Ranai.
Kabakamla menyambut baik usulan Kaskoarmada I dan akan dibahas pada rakor berikutnya dengan mengundang lembaga terkait sehingga akan ada solusi melalui koordinasi yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang diadakan Bakamla RI merupakan agenda rutin yang diikuti pemangku kepentingan dibidangnya antara lain Kemenko Polhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI/Polri, Basarnas, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP serta Ditjen Bea dan Cukai. (Bob)
