Bantahan Johannes Rettob Soal Isu Utang dan Kinerja Selama Menjabat Bupati Mimika

- Jurnalis

Selasa, 10 September 2024 - 09:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MIMIKA – Mantan Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR), angkat bicara terkait tudingan yang menyebutkan dirinya meninggalkan utang hingga Rp 800 miliar di akhir masa jabatannya. JR menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan merupakan bentuk pembohongan publik.

Menurut JR, anggaran pendapatan yang diperoleh Kabupaten Mimika selama masa jabatannya sebesar Rp 6,6 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun. Hal ini menyebabkan selisih yang signifikan. Namun, JR menjelaskan bahwa kendala utama dalam mencapai target pendapatan tersebut adalah adanya perubahan regulasi yang membuat Kabupaten Mimika tidak menerima 2,5% dari PTFI secara maksimal, yang seharusnya menghasilkan Rp 1,8 triliun tetapi hanya mendapat Rp 1,5 triliun.

Baca Juga :  Babak Baru Kasus Penambangan Bebatuan Ilegal Terungkap Di Ketapang

“Karena aturan baru, pendapatan dari PTFI berkurang Rp 300 miliar, dan ini menjadi salah satu penyebab selisih,” ungkap JR saat ditemui di kediamannya, Minggu (8/9).

Selain itu, kendala lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PTFI yang sudah habis, sehingga JR dan timnya harus berupaya menutupi kekurangan tersebut. Selama tiga bulan terakhir masa jabatannya, JR menyusun strategi untuk menutupi defisit anggaran, termasuk melakukan refocusing terhadap kegiatan yang tidak prioritas.

“Saya yakin, sampai akhir tahun nanti, tidak akan ada utang yang tersisa,” ujarnya.

Baca Juga :  Kumham Goes to Campus, Ajang Sosialisasi RUU KUHP Dan Dialog Dengan Mahasiswa

Johannes Rettob juga menegaskan bahwa selama tiga bulan terakhir masa jabatannya, ia bekerja keras untuk menata kembali birokrasi Pemda Mimika yang dianggap carut-marut. Dalam waktu singkat, JR berhasil menyelesaikan sejumlah permasalahan administrasi, termasuk pengembalian jabatan 356 PNS yang sempat bermasalah.

JR menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat Mimika serta permintaan maaf apabila selama masa jabatannya, dirinya belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat.

“Kami telah mencapai 65% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan saya berharap fondasi yang telah kami bangun akan membawa Mimika menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.(al)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif
Kejati Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum Di Kubu Raya Bahas Pencegahan Karhutla Dan Permasalahan Pertanahan
Kajati Kalbar Klarifikasi Hibah Gedung Parkir
Kajati Kalbar Beri Motivasi Dan Lepas Peserta Magang FKPKBM Kalimantan Barat
Kejati Kalbar Perpanjang Kerjasama Dengan PT. Angkasa Pura Indonesia
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:20 WIB

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak

Jumat, 25 September 2026 - 18:46 WIB

Kajati Kalbar Setujui Empat permohonan Mekanisme Keadilan Restotarif

Senin, 21 September 2026 - 22:52 WIB

Kejati Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum Di Kubu Raya Bahas Pencegahan Karhutla Dan Permasalahan Pertanahan

Berita Terbaru

Hukum

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:00 WIB

Berita

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:59 WIB