Kantor Imigrasi Depok Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

- Jurnalis

Senin, 6 November 2023 - 20:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Derap Hukum, Ekonomi, Pemerintahan : Bandung – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Jabar). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya.

Penghargaan yang juga diberikan kepada sejumlah satuan kerja di bawah Kemenkumham Jawa Barat tersebut diberikan dalam rangka peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) secara virtual, bertempat di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Bandung, Senin -6.11.2023.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Henry Wibowo, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Kantor Imigrasi Depok dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada hak asasi manusia. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kami, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan,” kata Henry dalam keterangannya.

Baca Juga :  Giat Lapas Tondano Tertibkan Jaringan Listrik Di Area Blok

Henry menjelaskan, dalam memberikan pelayanan publik, Kantor Imigrasi Depok senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip HAM, di antaranya non-diskriminasi, aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, Imigrasi Depok juga menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Prinsip-prinsip HAM tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

– Pembuatan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif.

Baca Juga :  Ananta Cecar Bos PTPN VIII Dan Perhutani Soal Reforma Agraria Di Banten Selatan

– Penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh semua kalangan.

– Penerapan prosedur pelayanan yang jelas dan transparan.

– Pemberian informasi dan layanan yang tepat dan akurat. Dan

– Perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan.

Penghargaan yang diterima Kantor Imigrasi Depok merupakan kali kedua dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Depok juga menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada tahun 2021.

Penghargaan itu menjadi motivasi bagi Kantor Imigrasi Depok untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Selain itu, penghargaan ini juga merupakan bukti bahwa Kantor Imigrasi Depok telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap aktivitas pelayanannya.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri
Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar
Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD
Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan
Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum
Surat BI Tegaskan BCI Tidak Terima BLBI 
CIB yang Terima BLBI tapi BCI dan Andri yang Ditagih dan Dituntut
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Luncurkan Sikawan Dayak
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:00 WIB

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Susu Bubuk Muncul Bintik Hitam, Berbahayakah untuk Anak? Ini Penjelasan Pakar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Dol Samad: Kenapa Pemerintah Tidak Membuat Kanal Drainase – Anak Sungai Di AreaL Lahan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:11 WIB

Kajati Kalbar Tegaskan Penanganan Bauksid Dan Napak Tilas Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Kejagung Bantah Isu Penangkapan Petinggi Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:00 WIB

Berita

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalkan PAD

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:59 WIB