Terkait Program Makan Siang Gratis, Haidar Alwi: Sebaiknya Tidak Sepenuhnya Dibiayai APBN

- Jurnalis

Minggu, 12 Mei 2024 - 17:14 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Loyalis Jokowi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi memberi masukan terkait program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Masukan ini merespon adanya kekhawatiran berbagai pihak mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.

Sebab, program makan siang gratis yang diperkirakan menghabiskan anggaran ratusan triliun Rupiah per tahunnya dikhawatirkan akan sangat membebani APBN.

R Haidar Alwi yang juga sebagai ketua dewan penasihat forum komunikasi alawiyin / khabib mengatakan setidaknya ada dua masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Prabowo-Gibran mengenai program makan siang gratis.

“Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” kata R Haidar Alwi, Minggu (12/5/2024).

Baca Juga :  Gangguang Keamanan Nihil, IPW Puji Kinerja Polri saat Natal Dan Tahun Baru 2024

Menurutnya, jangan sampai program makan siang gratis mengorbankan anggaran pendidikan yang sudah dikunci 20 persen, anggaran kesehatan, subsidi energi dan perlindungan sosial. Jangan pula mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena yang demikian itu sama saja dengan memecahkan masalah dan menciptakan masalah baru pada saat yang bersamaan.

“Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis. Siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya, karena kan ada sekolah-sekolah elit yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” jelas R Haidar Alwi.

Baca Juga :  DJKI Konfirmasi Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week

Membuat skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis diyakini lebih solutif ketimbang pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Pasalnya, pelaksanaan bertahap hanya dapat mengurangi beban APBN untuk satu tahun saja. Beban yang dikurangi pada tahun tersebut otomatis akan membuat beban tahun-tahun berikutnya menjadi semakin berat.

“Oleh karena itu saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN boncos dan tanpa menciptakan masalah baru,” pungkas Presiden Haidar Alwi Care itu. (DR)

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?
RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?
Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI
Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan
Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan
Di Tengah Krisis Global, Diplomasi Energi Prabowo Dinilai Selamatkan Fiskal Indonesia
Indonesia Terancam Terjebak antara Batu Bara dan Energi Terbarukan
Kajati Kalbar Komitmen Perkuat Kawal Kebangkitan Ekonomi Desa Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:29 WIB

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:21 WIB

RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI

Selasa, 25 Agustus 2026 - 06:30 WIB

Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:55 WIB

Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan

Berita Terbaru

Uncategorized

Tanah dan Rumah Justina Disita Tanpa Dasar Hukum  

Sabtu, 19 Sep 2026 - 19:46 WIB

Berita

KPK Tahan 8 Tersangka Korupsi di ATR/BPN

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:48 WIB

Penggugat, Andri Tedjadharma

Hukum

KPKNL Lelang Aset Bodong, Sertifikat Ada di Pemilik

Minggu, 13 Sep 2026 - 22:04 WIB