Tanggapi Pidato Megawati, Hidar Alwi: Dugaan Kecurangan TSM Melibatkan Aparat Tidak Terbukti di MK

- Jurnalis

Rabu, 7 Agustus 2024 - 16:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menduga, Megawati Soekarnoputri berupaya untuk mengintimidasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penilaian itu disampaikan R Haidar Alwi merespon dua pidato Megawati dalam kurun waktu sepekan.

“Dua pidato yang menyenggol Kapolri dalam waktu sepekan saya rasa bukan kebetulan tapi patut diduga sebuah bentuk intimidasi terhadap Kapolri,” kata R Haidar Alwi, Rabu (7/8/2024).

Ia menjelaskan, pidato pertama adalah ketika Megawati menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Dalam pidatonya, Megawati menyebut penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi, termasuk Hasto Kristiyanto yang terseret kasus Harun Masiku di KPK. Jika Hasto ditangkap, Megawati akan mendatangi Kapolri.

Pidato ke-dua adalah ketika Megawati menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024). Dalam pidatonya, Megawati kembali menegaskan akan mendatangi Kapolri.

Baca Juga :  Menkumham Sambut Positif Peningkatan Pelayanan Kesehatan Via Program JKN-KIS

“Sebagai salah satu tokoh bangsa, kritik dan masukan dari Megawati tentu dibutuhkan. Tapi ketika bernada gertakan atau ancaman apalagi diucapkan berkali-kali dalam waktu berdekatan, itu sepertinya bentuk intimidasi,” kata R Haidar Alwi.

Menurut R Haidar Alwi, pernyataan Megawati berkaitan dengan dua hal.

Pertama, terkait dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat di Pilpres 2024 yang ternyata tidak terbukti di MK dan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak November mendatang.

Ke-dua, terkait dengan kasus hukum yang melibatkan kader-kader PDI Perjuangan, termasuk Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku yang ditangani KPK.

“Dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat itu kan tidak terbukti di MK. Sedangkan kasus Hasto ditangani KPK, bukan Polri. Penyidik KPK tidak hanya dari Polri. Ada dari internal KPK, Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya. Tapi yang disenggol kenapa hanya Kapolri? Ini kan tendensius sekali,” jelas R Haidar Alwi.

Baca Juga :  Update Terkini DVI Polri: Korban Meninggal Kanjuruhan 125 Orang, 2 Anggota Polri Gugur

R Haidar Alwi mengingatkan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan penegakan hukum tidak pandang bulu. Ia percaya, Polri sebagai salah satu penegak hukum tidak menargetkan subjek tertentu, melainkan yang dikerjar itu adalah tindak pidananya.

“Di satu sisi Megawati sendiri yang bilang semua orang sama di hadapan hukum dan republik ini tidak dibangun untuk saling mengintimidasi. Tapi di sisi lain, pernyataan Megawati soal Kapolri malah bernada intimidasi. Iki piye toh?” Tutup R Haidar Alwi.

Follow WhatsApp Channel derapreformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?
RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?
Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI
Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan
Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan
Di Tengah Krisis Global, Diplomasi Energi Prabowo Dinilai Selamatkan Fiskal Indonesia
Indonesia Terancam Terjebak antara Batu Bara dan Energi Terbarukan
Kajati Kalbar Komitmen Perkuat Kawal Kebangkitan Ekonomi Desa Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:29 WIB

Muktamar NU Ubah Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU, Mengapa Penting bagi Peta Politik Indonesia?

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:21 WIB

RUU Perampasan Aset Dikebut: Kalau Disahkan, Apa yang Sebenarnya Bisa Berubah?

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Perintahkan Strategi Baru Hadapi Karhutla Sumatra, Sumur Bor hingga Tim Khusus TNI

Selasa, 25 Agustus 2026 - 06:30 WIB

Saham BMRI Tertekan, Polemik Rekening Supriyono Jadi Sorotan

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:55 WIB

Djohermansyah: Pemerintah Tak Perlu Tunggu Status Bencana Nasional untuk Turun Tangan

Berita Terbaru

Uncategorized

Tanah dan Rumah Justina Disita Tanpa Dasar Hukum  

Sabtu, 19 Sep 2026 - 19:46 WIB

Berita

KPK Tahan 8 Tersangka Korupsi di ATR/BPN

Rabu, 16 Sep 2026 - 19:48 WIB

Penggugat, Andri Tedjadharma

Hukum

KPKNL Lelang Aset Bodong, Sertifikat Ada di Pemilik

Minggu, 13 Sep 2026 - 22:04 WIB